NETI LIUNIMA Pengarang DARIUS A KIAN Dosen Pembimbing 2 Prof. Dr. Jimmy Pello, S.H.,M.S Dosen Pembimbing 1 Darius A Kian Penguji 2 Prof. Dr. Jimmy Pello, S.H., M.S. Penguji 1 Dr. Rudepel Petrus Leo, S.H., M.Hum Ketua Penguji

Neti Liunima. Keabsahan serta Dampak Hukum Penetapan Tersangka Berdasarkan Dua Surat Perintah Penyidikan yang Berbeda (Studi Kasus Putusan Praperadilan Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Kpg). Dibimbing oleh: Jimmy Pello sebagai Pembimbing I dan Darius A. Kian, sebagai Pembimbing II. Penetapan tersangka merupakan bagian dari tindakan penyidikan dalam upaya penegakan hukum yang tidak dapat dipisahkan dari rangkaian tindakan penyidikan lainnya. Aparat penegak hukum dalam menetapkan status tersangka haruslah melalui mekanisme hukum yang berlaku agar tidak terjadi pelanggaran HAM bagi seseorang yang diduga melakukan kejahatan. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis dua hal. Pertama, prosedur penetapan tersangka yang benar dan sah menurut hukum. Kedua, dampak yang timbul akibat adanya penetapan tersangka berdasarkan dua surat perintah penyidikan yang berbeda. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif dan teknik pengumpulan data melalui bahan hukum kepustakaan. Metode pendekatan yang digunakan ialah menggunakan metode pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa: Pertama, mekanisme penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik kepolisian pada Laporan Polisi Nomor LP/B/238/VIII/2016/SPKT, tidak sesuai dengan tahapan penyidikan yang diatur pada Pasal 15 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012. Kedua, dampak yang timbul akibat penetapan tersangka berdasarkan dua surat perintah penyidikan yakni terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia, kesalahan administrasi dalam upaya penegakan hukum, tidak adanya kepastian hukum dalam penegakan hukum pidana dan adanya dobel punishment dalam penegakan hukum. Kata Kunci: Prosedur penetapan tersangka, surat perintah penyidikan, dampak, akibat hukum.