CHATARINA AYU SULASTRI WISANG Pengarang NIKOLAS MANU Dosen Pembimbing 2 ORPA GANEFO MANUAIN Dosen Pembimbing 1 Nikolas Manu Penguji 1 Orpa Ganefo Manuain Ketua Penguji Darius A Kian Penguji 2

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan bagian dari masyarakat umum yangdipersiapkan secara khusus untuk melaksanakan tugas pembelaan negara dan bangsa. TNI jugadibatasi oleh undang-undang dan peraturan militer sehingga semua tindak tanduk perbuatan yangdijalani juga harus berlandaskan pada undang-undang dan peraturan yang berlaku. Untuk dapatmelaksanakan tugas dan kewajiban yang berat dan amat khusus maka TNI di didik dan dilatihuntuk mematuhi perintah-perintah ataupun putusan tanpa membantah dan melaksanakannyadengan tepat, berdaya guna dan berhasil guna.Tindak Pidana Desersi merupakan suatu tindak pidana militer murni dan bukan merupakanpelanggaran disiplin sehingga selalu diselesaikan di Pengadilan Militer. Oleh karena itu yangberhak mengadili tindak pidana desersi adalah Hakim Militer. Penelitian ini mengangkatpermasalahan Faktor – Faktor apakah yang menyebabkan Anggota TNI –AD melakukan TindakPidana Desersi di Lingkungan Peradilan Militer Kupang? dan Bagaimanakah UpayaPenanggulangan Terhadap Tindak Pidana Desersi yang terjadi di wilayah hukum PeradilanMiliter Kupang?Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis, dimana penelitian ini atas dasar peraturan perundangan, dokumen berkas putusan perkara, dan wawancara (informen), sertatemuan di lapangan kemudian data yang ada dikumpulkan, disusun, dijelaskan serta dianalisisuntuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan. Setelah melalui hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana desersi itu dilakukan oleh anggota TNI-AD karenaada tiga faktor yaitu Faktor adanya Wanita Idaman Lain, Faktor Ekonomi, dan FaktorLingkungan. Oleh karena itu anggota TNI – AD tersebut memilih pergi meninggalkan kesatuandaripada menyelesaikan masalahnya, sehingga dalam proses persidangan pun dilakukanPeradilan secara in Absensia dan proses penyidikan oleh Detasemen Polisi Militer IX/I Kupang sebatas pemeriksaan saksi dan Barang bukti. Sanksi yang diperoleh anggota TNI – AD adalahberupa pidana penjara dan Pemecatan dari Dinas. Adapun Upaya penanggulangannya bersifatpre-emtif yaitu menanamkan norma-norma kebaikan,preventif dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan terjadinya tindak pidana desersi dari para atasan /pimpinan di lingkungan TNI danbersifat represif dimana kepada pelanggar dijatuhkan pidana sesuai dengan berat ringannyTindak Pidana yang dilakukan dan kepada Prajurit yang disiplin diberikan Penghargaan. DariHasil Penelitian di atas adapun beberapa saran yang dikemukakan antara lain; Perlu adanyaPeningkatan Pengendalian, Penegakkan hukum dan Pengawasan dari Para Atasan yang berada diLingkungan Kesatuan maupun di Luar Kesatuan anggota TNI tersebut terhadap berbagaiaktivitas yang dilakukan oleh Anggota TNI-AD sehingga dapat mengatasi segala permasalahanyang terjadi dan Perlu penerapan pidana yang relatif berat kepada pelaku Tindak Pidana Desersiagar dapat memberikan daya tangkal secara khusus maupun secara umum kepada setiap AnggotaTNI. Serta Kepada Panitia Penerimaan Anggota, harus lebih selektif dan transparan lagi dalamhal perekrutan menjadi anggota TNI. kata kunci : Desersi, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat