Frendi Yosdian Mite Pengarang DHEY WEGO TADEUS Dosen Pembimbing 2 Karolus Kopong Medan Ketua Penguji Dhey Wego Tadeus Penguji 1 Rudepel Petrus Leo Penguji 2

Tesis ini membahas kewenangan Polri dalam menghentikan penyelidikan perkara yang diajukan kepadanya akibat perkawinan suatu keluarga yang tidak didaftarkan pada Kantor Pencatatan Perkawinan. Pencatatan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan hal yang penting untuk mengetahui syah atau tidaknya suatu perkawinan. Penghentian ini menjadi polemik dalam masyarakat yang dapat mempengaruhi pelaksaan prinsip good governance oleh pihak kepolisian. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan permasalahan pokoknya adalah (1). Dapatkah Kepolisian Republik Indonesia berwenang menafsir pengaturan ketentuan tentang keyakinan keagamaan dalam perspektif Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan? (2). Apakah ada kaitan antara kewenangan Polri menghentikan penyelidikan tindak pidana dalam nikah siridengan kinerja pemerintahan (good governance) di bidang kepolisian ? Hasil penelitian menunjukan bahwa tindakan kepolisian dalammenghentikan penyelidikan tindak pidana dalam keluarga yang tidak mendaftarkanperkawinannya di pencatatan sipil adalah tindakan deskresi kepolisian yangdibolehkan dalam asas kebebasan bertindak. Sementara itu tindakan menghentikanpenyelidikan tindak pidana dalam keluarga nikah yang siri, dapat dikategorikan dalam malaadministrasi berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang. Buktinyaada perkara yang dihentikan, sementara yang lainnya ada yang dilanjutkan. Untukitu perlu konsistensi dalam penerapan hukum ini, yang memberikan rasa nyamankepada masyarakat. Sementara itu saran lain yang disampaikan bahwa dalampenerapan deskresi, pihak kepolisian perlu hati-hati menerapkannya. Kiranyaprinsip good governance, dapat menjadi alat ukur sikap kepolisian di dalammenjalankan kegiatan tugasnya sehari hari. Kata Kunci: Kewenangan Kepolisian, Menghentikan penyelidikan, deskresi, good governance