Thomas Malailo Pengarang AGUSTINUS MAHUR Dosen Pembimbing 2 Agustinus Mahur Penguji 1 Yohanes G Tuba Helan Penguji 2 Hyronimus Buyanaya Ketua Penguji

Hal yang melatarbelakangi judul yaitu: (1)Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur periode Tahun 2018-2023. (2) Peran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka mengoptimalkan fungsi dan pelaksanaansesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.Dalam pelaksanaanya program ini tidakberjalan secara efektif karena adanya beberapa faktor penghambat, seperti adanya kesalahankomunikasi antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan masyarakat setempat dalam pengelolaan lahan pertanian, sehingga menyebabkan terjadinya penolakan darimasyarakat. Seperti yang pernah terjadi di Desa Linamnutu, Kecamatan Amanuban Selatan,banyak masyarakat yang melakukan tindakan penolakan pembangunan kebun kelor danpengembangan ternak yang kemudian terjadi konflik antara masyarakat dan PemerintahProvinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur. Rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) Apakah tugas dan fungsi SatuanPolisi Pamong Praja telah dilaksanakan secara optimal dalam mewujudkan kesejahteraanmasyarakat di Nusa Tenggara Timur? (2) Apa saja upaya yag telah dilakukan dalammengoptimalkan fungsi dan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat? (3) Apakah hambatan-hambatan apa saja dalam optimalisasifungsi dan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam mewujudkan program NTT Bangkit NTTSejahtera?Hasil penelitian ini menunjukkan tentang Optimalisasi fungsi dan tugas SatuanPolisi Pamong Praja dalam mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat bahwa sesuai peran SatuanPolisi Pamong Praja untuk menyelenggrakan Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dalampenanganan masalah tanah Pemerintah Provinsi NTT di Besipae Linamnutu, merupakan tindakanpenertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang bersifat tindakan Non Yustisial.Kehadiran Satuan Polisi Pamong Praja dikarenakan adanya para okupan yang dengan sengajaingin menguasai aset milik Pemerintah Provinsi NTT yang akan dipergunakan untukpengembangan ternak dan kelor. Bahwa Teknis Persiapan Operasional PenyelenggaraanKetertiban umum dan ketenteraman masyarakat berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur(SOP). Kata kunci: Tugas dan fungsi, upaya, optimalisasi, hambatan, kesejahteraan rakyat