TORIANA KURNIA NUNING Pengarang KAROLUS KOPONG MEDAN Dosen Pembimbing 1 HERYANTO AMALO Dosen Pembimbing 2 Karolus Kopong Medan Ketua Penguji Rudepel Petrus Leo Penguji 2 Heryanto Amalo Penguji 1

Tulisan ini berangkat dari salah satu kasus korupsi berupa pengalihan aset tanah pemerintah yang melibatkan aktor politik dan penegak hukum di Labuan Bajo kabupaten Manggarai Barat. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor penyebab dan upaya penanggulangan tindak pidana korupsi dalam kasus pengalihan aset tanah pemerintah di Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat. Metode penelitian Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif dengan sumber data yaitu data primer yang diperoleh menggunakan wawancara dengan pihak Kejaksaan Tinggi NTT. Berdasarkan hasil penenelitian, faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi dalam kasus pengalihan aset tanah pemerintah di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat antara lain, faktor Internal berupa: a) sifat dan rakus pelaku korupsi; b) moral yang kurang kuat pada diri pelaku; dan faktor eksternal berupa: a) faktor budaya hukum masyarakat; b) faktor budaya hukum pemerintah ( tidak adanya kultur organisasi yang benar, kurang adanya sikap keteladanan pemimpin, kurang memadainya system akuntabilitas dan lemahnya system pengendalian manajemen), dan faktor ekonomi. Upaya Penanggulangan dalam kasus ini berupa upaya penal yang dilakukan Kejaksaan Tinggi NTT yaitu dengan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pelaksanaan eksekusi terhadap perkara tindak pidana korupsi aset tanah pemerintah di Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat. Upaya Non Penal yang dilakukan Kejaksaan Tingi NTT berupa: pencegahan tanpa pidana (Prevention without punishment) dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (Influencing views of society on crime and punishment mass media). Disarankan kepada pihak pemerintah daerah, untuk selalu aktif melakukan pendataan, pencatatan dan pengamanan secara fisik maupun yuridis terhadap aset milik pemerintah daerah. Kepada pihak masyarakat diharapkan untuk selalu berpartisipasi aktif melaporkan terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi. Kata kunci: Kriminologi, Korupsi, Pengalihan Aset Tanah Pemerintah