NUR ASNIA RASAK Pengarang THELMA S M KADJA Dosen Pembimbing 2 Thelma S M Kadja Penguji 1 Aksi Sinurat Ketua Penguji Darius A Kian Penguji 2

ABSTRAK Nur Asnia Rasak, sanksi pidana tambahan kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak ditinjau dari aspek yuridis dan hak asasi manusia. Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang. (Dibimbing oleh Dr. Aksi Sinurat, SH.,M.Hum dan Dr. Thelma S. M. Kadja, SH.,MH) Kekerasan seksual terhadap anak adalah kejahatan yang serius dan merupakan pelanggaran HAM. Salah satu upaya untuk mengantisipasi bertambahnya kekerasan seksual terhadap anak, yaitu dengan adanya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang tersebut mengatur tentang pemberatan terhadap hukuman pelaku kejahatan seksual, khususnya terhadap anak. Dalam Undang-Undang tersebut mengatur adanya pidana dan tindakan. Tindakan yang dimaksud berupa pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan sanksi pidana tambahan kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak ditinjau dari aspek yuridis dan hak asasi manusia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi pustaka atau dokumen berupa buku maupun karya ilmiah yang berkaitan dengan sanksi pidana tambahan kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mencantumkan hukuman kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak menuai begitu banyak perdebatan. Mulai dari kedudukannya dalam sistem pemidanaan Indonesia, relevansi hukuman kebiri kimia dengan tujuan diterbitkannya aturan tersebut, kemudia beberapa pihak berpendapat bahwa hukuman ini tidak sesuai dengan tujuannya karena melanggar Hak Asasi Manusia, serta polemik mengenai siapa yang akan menjadi eksekutor dari kebiri kimia setelah IDI menolak menjadi eksekutor. Hal ini tentu saja menjadi kendala dalam penerapan sanksi pidana tambahan kebiri kimia di Indonesia. Kata kunci : Kejahatan seksual, kebiri kimia, hak asasi manusia