ABDUL MUIS ALAMSYAH Pengarang DAVID Y MEYNERS Dosen Pembimbing 2 JOSEF MARIO MONTEIRO Dosen Pembimbing 1 Ebu Kosmas Penguji 1 David Y Meyners Penguji 2 Josef Mario Monteiro Ketua Penguji

Penelitian ini berjudul: Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kota Kupang Dalam Menjamin Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Kupang. Rumus masalah yang diteliti adalah. 1) Seberapa jauhkah tangung jawab Pemerintah Daerah Kota Kupang dalam menjamin keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan? 2) Apa saja faktor penghambat tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota Kupang dalam menjamin keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan? Tujuan dilakukannya penelitian adalah: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis tangung jawab Pemerintah Daerah Kota Kupang dalam menjamin keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 2) Untuk Mengetahui dan menganalisis faktor penghambat tangung jawab Pemerintah Daerah Kota Kupang dalam menjamin keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penelitian ini bersifat empiris Aspek-aspek yang diteliti adalah: Pelayanan, Perlindungan, SDM, Sarana Prasarana, dan Sosialisasi. Analisis data: Setelah data terkumpul maka dilakukan analisis secara empiris, yaitu menguraikan dan menjelaskan hal-hal pokok berkaitan dengan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kota Kupang Dalam Menjamin Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berdasarkan realita yang terjadi di tempat penelitian yang menggunakan metode penafsiran hukum yang terlihat dengan perubahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan: pelayanan, perlindungan, Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kota Kupang kurang Efektif dan Efisien , artinya benar-benar terlaksana tugas dari Pemerintah Daerah Kota Kupang Dan dipengaruhi oleh beberapa faktor penghambat yaitu sebagai berikut: sumber daya manusia, sarana prasarana, dan sosialisasi. Saran: Langkah yang dapat dilakukan Pemerintah terkait Dinas Perhubungan untuk mengurangi angka kecelakaan yang terjadi, Pemerintah harus: memberikan pelayanan dan perlindungan kepada angkutan umum sehingga bisa bersinergi dengan masyarakat untuk kenyamanan berlalu lintas. Secara tegas menindak lanjuti terhadap para pengguna jalan yang melanggar rambu- rambu lalu lintas maupun yang masih ugal-ugalan di jalanan dan perlu adanya sosialisasi kepada pengguna jalan yang belum mempunyai sim tidak diperbolehkan membawa kendaraan baik itu roda 2 maupun roda 4. Sehingga dengan mengadakan sosialisasi juga dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat agar lebih mematuhi peraturan sudah berlaku. Kata Kunci: Tanggung Jawab, Pelayanan, Perlindungan