Herribertus Geofani Taruk Lembang Pengarang Ebu Kosmas Ketua Penguji Kotan Y Stefanus Penguji 2 Hernimus Ratu Udju Penguji 1

Permasalahan pada penelitian ini adalah: (1)Bagaimanakah pengaturan hubungan kewenangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah? (2)Apakah dampak positif dan negatif dari adanya hubungan kewenangan antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintahan daerah di Kabupaten Manggarai? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan sekaligus metode penelitian hukum empiris. Metode pendekatan menggunakan metode pendekatan sosiolegal, pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis dan sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Responden dalam penelitian ini adalah Sekertaris Daerah Kabupaten Manggarai. Teknik pengumpulan data berupa wawancara,observasi dan studi kepustakaan. Teknik pengolahan data berupa editing, coding, dan verifikasi, analisis data dilakukan secara deskriptif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa: (1) Pengaturan dan analisis hubungan kewenangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sejauh ini dalam urutan perubahan undang-undang tentang Wakil Kepala Daerah belum mendapatkan perubahan yang signifikan baik dalam kedudukan, tugas, dan kewenangan yang dimilikinya. (2) Dalam hubungan kewenangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Manggarai terdapat juga dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positifnya seperti : Kegiatan Pemerintahan daerah dapat berjalan lebih efektif dan Peningkatan pelayanan publik dan dampak negatifnya seperti: Pembagian tugas tidak merata dan Wakil Kepala Daerah cenderung Sebagai Pelengkap saja.