MERIANI SOVIA LETO ATI Pengarang DARIUS MAURITSIUS Dosen Pembimbing 1 HELSINA FRANSISKA PELLO Dosen Pembimbing 2 Darius Mauritsius Ketua Penguji Helsina Fransiska Pello Penguji 2

Eksekusi jaminan fidusia pada umumnya dapat terjadi apabila terdapat cedera janji atau wanprestasi dalam sebuah perjanjian. Dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 khususnya pada pasal 29 ayat (1) pelaksanaan dapat dilaksanakan melalui beberapa tahap. Namun pada intinya bahwa jika sudah terdapat cedera janji atau wanprestasi maka pihak kreditur memperoleh kemudahan untuk melaksanakan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia tanpa ada kesepakatan antara kedua belah pihak dan pihak debitur dengan sukarela memberikan objek yang menjadi jaminan tersebut. Namun sekarang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menentukan bahwa frasa “kekuatan eksekutorial” dan “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” pada Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia. Keputusan ini memberikan dampak kepada kreditur karena seharusnya Jaminan Fidusia mempunyai sifat mudah dalam eksekusi apabila debitur wanprestasi, tetapi saat ini apabila debitur menolak bekerjasama, maka kreditur harus memperoleh putusan pengadilan lebih dahulu sebelum melakukaneksekusi.