Ariance Boboy Pengarang SARYONO YOHANES Dosen Pembimbing 1 Karolus Kopong Medan Penguji 2 Saryono Yohanes Ketua Penguji Dhey Wego Tadeus Penguji 1

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan salah satu dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang menjalankan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional, sedangkan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara merupakan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun, pada kenyataannya Aparat Penegak Hukum sering menggunakan Hasil Audit BPKP sebagai barang bukti dalam persidangan kasus tindak pidana korupsi tanpa adanya koordinasi dengan BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara yang kewenangannya diatur secara konstitusional dalam Pasal 23 E ayat (1) UUD RI 1945. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan memiliki dua tujuan yaitu untuk menganalisis tentang implikasi yang ditimbulkan oleh kewenangan BPKP dalam pemeriksaan dan penetapan adanya kerugian keuangan dalam tindak pidana korupsi, dan untuk mengkaji dan menganalisis tentang pentingnya penegasan peraturan tentang tugas dan fungsi BPKP dan BPK ditinjau dari asas kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Secara yuridis BPKP tidak memiliki kewenangan dalam menilai dan menetapkan kerugian keuangan negara karena hanya terbatas pada bidang pengawasan, dengan adanya penetapan kerugian negara oleh BPKP maka dapat berimplikasi pada adanya ketidakpastian hukum, (2) langkah yang dapat dilakukan dalam menyikapi antara dualism kewenangan antara BPK dengan BPKP yaitu pembaharuan terhadap aturan-aturan yang telah ada yaitu ketegasan terhadap perbedaan kewenangan antara kedua lembaga perlu dilakukan agar dalam hal ini aparat penegak hukum dapat konsisten dalam menjalankan peraturan perundang-undangan sebagaimana mestinya Kata Kunci : Implikasi Hukum, Kewenangan BPKP, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, kerugian Negara, kepastian hukum, dualisme kewenangan