Theresia Avila Haumetan Pengarang ADRIANUS DJARA DIMA Dosen Pembimbing 2 Adrianus Djara Dima Penguji 2 Deddy R Ch Manafe Penguji 1 Rosalind Angel Fanggi Ketua Penguji

Perkawinan yang telah melalui pencatatan mengandung kemaslahaan bagi umum, yang berarti perkawinan tersebut melindungi hak asasi kaum wanita, sebab menurut hukum positif Indonesia, perkawinan yang tidak dicatatkan atau nikah di bawah tangan tidak diakui oleh negara. Akibat hukum perkawinan tersebut berdampak dan merugikan bagi istri dan perempuan serta bagi anak yang dilahirkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui yaitu yang pertama faktor apakah yang menyebabkan suatu perkawinan tidak dicatatkan dan kedua untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap asal-usul anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa yang menyebabkan perkawinan tidak dicatatkan di Kelurahan Fatululi RT/RW : 004/001 xi adalah perkawinan pasangan beda agama, ditinggal pergi (cerai mati) oleh suami/isteri, perkawinan syiri’, perkawinan poligami yang tidak memenuhi syarat, untuk meningkatkan ekonomi keluarga, kondisi sosial budaya, kecenderungan pembiaran pemerintah setempat. Bentuk perlindungan hukum bagi hak anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan telah tertuang dalam Undangundang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dimana seorang anak berhak mendapatkan identitas tanpa membeda-bedakan anak yang dilahirkan dari orang tua yang perkawinannya dicatatkan atau tidak dicatatkan. Berdasarkan kesimpulan yang ada, dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut : bagi pasangan suami/isteri tersebut bahwa mereka sendiri harus tahu bahwa dengan alasan apapun yang membuat mereka sudah tinggal serumah baik itu lewat perkawinan syiri maupun perkawinan adat tetapi belum mendaftarkan perkawinan mereka pada Dinas Dukcapil untuk selanjutnya memiliki sebuah Akta Nikah, perkawinan mereka tersebut masih belum sah secara hukum sehingga mereka bisa disebut dengan istilah ‘kumpul keboh’ yang dimana ini sudah melanggar baik hukum maupun norma, oleh sebab itu harus didaftarkan dulu perkawinan mereka.