LEONARDUS LAUPADA Pengarang JIMMY PELLO Dosen Pembimbing 1 KAROLUS KOPONG MEDAN Dosen Pembimbing 2 Jimmy Pello Ketua Penguji Karolus Kopong Medan Penguji 2 Rudepel Petrus Leo Penguji 1

Ombudsman diatur dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Ombudsman termasuk salah satu tim Sapu Bersih Pungutan Liar (SABERPUNGLI) yang di atur dalam Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2016. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia secara jelas menetapkan tugas dan wewenang Ombudsman Republik Indonesia yakni menerima dan menyelesaikan laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.. Untuk mengetahui bagaimana fungsi Ombudsman dalam pemberantasan tindak pidana pungutan liar di Kota Kupang, Penulis tertarik mengkajinya dan menuangkannya dalam sebuah skripsi. Berdasarkan hal tersebut, penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian tentang fungsi Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Nusa Tenggara Timur dalam pemberantasan tindak pidana pungutan liar di Kota Kupang, (1)Apa yang menghambat pelaksanaan tugas Ombudsman dalam mengatasi Tindak Pidana Pungutan Liar di Kota Kupang? (2)Apakah upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang dialami Ombudsman dalam pemberantasan Tindak Pidana Pungutan Liar di Kota Kupang? Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan empiris (yuridis sosiologis) yaitu merupakan metode pendekatan masalah yang dilakukan dengan mempelajari hukum positif dari suatu objek penelitian dan melihat penerapan prakteknya di lapangan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Fungsi Lembaga Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Timur, yaitu sebagai lembaga salah satu lembaga pengawas pelayanan publik tetapi Ombudsman sebagai lembaga eksternal, di internal masing-masing pemerintah daerah ada lembaga pengawas internalnya. Setiap ada pengaduan yang masuk ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Timur kemudian ditindaklanjuti dengan meminta penjelasan atau klarifikiasi sebagaimana mekanisme yang ada di Ombudsman, mereka melakukan upaya evaluasi di internalnya kemudian dilakukan upaya monitoring, bagaimana pelaksanaan evaluasi itu sendiri.