NELCI LAKBURLAWAL Pengarang BILL NOPE Dosen Pembimbing 2 Saryono Yohanes Penguji 2 Bill Nope Penguji 1 Hernimus Ratu Udju Ketua Penguji

Berdasarkan pengamatan penulis latar belakang masalah pokoknya dapat dirumuskan Sejauhmanakah pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja Pemerintah Kota Kupang dalam pembangunan taman tirosa, faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja Pemerintah Kota Kupang dalam pembangunan taman tirosa dan Dampak dari tidak berjalannya pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Kota Kupang dalam pembangunan taman tirosa. Guna menjawab permasalahan tersebut, maka dilakukan penelitian dengan menggunakan Metode Analisis Deskriptif Kualitatif sesuai dengan data yang diperoleh dengan tetap memperhatikan teori, asas dan kaidah hukum maka penelitian ini merupakan penelitian yang bersumber pada data primer, sekunder maupun tersier dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam melakukan Penelitian di DPRD Kota Kupang sudah melakukan pengawasan mulai dari proses perencanaan anggaran sampai evaluasi amggaran pembangunan taman tirosa namun pemerintah tidak secara lengkap memberikan data pembangunan, Sebagian besar inisiatif Peraturan Daerah (Perda) datang dari Eksekutif, Kualitas Perda masih belum optimal, karena kurang mempertimbangkan dampak ekonomis, sosial dan politis secara mendalam, Kurangnya pemahaman terhadap permasalahan daerah dan Tidak adanya efektivitas pelaksanaan tugas dari pemerintah Kota Kupang, membuka ruang dan potensi terjadinya KKN dalam lingkup pemerintahan, pembangunan terlaksana tidak sesuai perencanaan, dampaknya pembangunan tidak dapat dilaksanakan secara baik, pembangunan tidak mencapai progres 100%, Proyek tidak sesuai kebutuhan masyarakat Kota Kupang, Banyak program lain yang skala prioritasnya primer tidak dilaksanakan pemerintah akibat Pembangunan Proyek Taman Tirosa yang menimba masalah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang sudah telah melakukan dalam pengawasan dalam bentuk kunjungan kerja, rapat dengar pendapat dengan pemerintah daerah Kota Kupang, namun DPRD Kota Kupang belum pernah mengusulkan penggunaan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah daerah Kota Kupang berkaitan dengan pembangunan Taman Tirosa.