ADRIANA SUSANTI LAGA DULI Pengarang DHEY WEGO TADEUS Dosen Pembimbing 1 ELISABETH NIRMALA SARI TUKAN Dosen Pembimbing 2 Dhey Wego Tadeus Ketua Penguji Elisabeth Nirmala Sari Tukan Penguji 1 DR. JEFFRY A. CH. LIKADJA, S.H., M.H Ketua Penguji JEFFRY A. CH. LIKADJA Penguji 2

Penelitian ini ditulis oleh Adriana Susanti Lagaduli (1602010040) Program Studi Hukum Internasional di bawah bimbingan, Pembimbing I Dhey W. Tadeus, dan Pembimbing II Elisabeth N. S. Bota Tukan, dengan judul penelitian “Kewajiban Indonesia Mengatasi Leakage Terhadap Pelakasanaan Program REDD+ di Indonesia”. Salah satu upaya mitigasi perubahan iklim adalah melalui skema REDD+ (Reducing Emission from Deforestation dan Forest Degradation). Mekanisme REDD+ dipilih sebagai alternatif untuk menawarkan konsep baru yaitu upaya konservasi dan pengelolaan hutan. Keberhasilan upaya kebijakan REDD+ akan menghasilkan penurunan yang signifikan dalam deforestasi dan degradasi hutan. Indonesia masih dalam fase persiapan implementasi REDD+ dengan berbagai hambatan yang disebabkan oleh ketidakpastian. Ketidakpastian tersebut meningkatkan risiko kegagalan implementasi REDD+ yaitu adanya kebocoran (leakage). Tujuan dari tulisan ini yaitu untuk mengetahui ketentuan hukum Indonesia dalam mengatasi leakage (kebocoran) terhadap program REDD+ dan implemenmtasi kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengatasi leakage (kebocoran) terhadap program REDD+. Jenis penelitian yang digunakan adalah “Library Research” atau studi pustaka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pengolahan data kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah di Indonesia belum ada ketentuan yang secara khusus mengatur tentang leakage, namun ada beberapa ketentuan umum yang digunakan dalam masalah tentang leakage yaitu hukum pembukaan lahan baru dan perambahan/pembalakan liar (Illegal Logging). Bisa dilihat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dan implementasi kebijakan pemerintah dalam mengatasi leakage yaitu dengan penerapan sanksi pidana, penerapan kebijakan status quo, penerapan kebijakan kebijakan modifikasi, dan penerapan kebijakan sistem baru. Potensi leakage sangat besar terjadi, sehingga aturannya menjadi sangat penting. Untuk itu, perlu dilakukan perbaikan terhadap regulasi hukum dan kebijakan tentang leakage.