MARIANO MEDIANTARA ATMAN Pengarang SARYONO YOHANES Dosen Pembimbing 1 RAFAEL R TUPEN Dosen Pembimbing 2 David Y Meyners Penguji 1 Saryono Yohanes Ketua Penguji Rafael R Tupen Penguji 2

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek Hukum Tata Negara mengenai dasar pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUUX/2012 danakibat dari pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUUX/2012 terhadap lembaga penyelidikan lainnya. Penelitian ini bersifat penelitian yuridis normatif.Pengumpulan data dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan melalui data-data yang berkaitan dan bukubuku serta peraturan terkait yang berkaitan dengan topik penelitian.Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. Berdasakan hasil penelitian menunjukan bahwa Jika diuji berdasarkan asas dan norma hukum maka BPKP tidak mempunyai kewenangan dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara korupsi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU BPK menyatakan secara jelas bahwa BPK yang berhak menilai dan menetapkan kerugian keuangan negara. BPKP tidak mempunyai dasar hukum yang tegas untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara. Adanya Putusan MK Nomor 31/Puu-X/2012 hakikatnya menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada semua pihak dalam proses yang menyangkut kerugian negara. Hal ini dilandasi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang menguatkan kedudukan dan kewenangan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan untuk dapat melakukan audit investigasi, berdasarkan Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 Jo.PP. No. 60 Tahun 2008. Seharusnya Mahkamah Agung atau Kejaksaan Agung perlu membuat himbauan untuk menunjuk BPK sebagai lembaga auditor yang berdasarkan Undangundang dan perlu adanya evaluasi terkait sistem pengawasan keuangan negara.