NORA WIDIASTUTI RATU PA Pengarang ROSALIND ANGEL FANGGI Dosen Pembimbing 2 Adrianus Djara Dima Penguji 2 Deddy R Ch Manafe Ketua Penguji Rosalind Angel Fanggi Penguji 1

Berdasarkan pengamatan penulis latar belakang masalah pokoknya dapat dirumuskan bahwa Bagaimana menentukan kesalahan pelaku dalam tindak pidana pemilu dan bagaimana menyelesaikan permasalahan pidana pemilu dalam tindak pidana pemilu. Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka dilakukan penelitian dengan menggunakan Metode Analisis Deskriptif Kualitatif sesuai dengan data yang diperoleh dengan tetap memperhatikan Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif, yaitu penelitian kepustakaan yang mengkaji hukum nasional di Pemilu dan dalam penelitian hukum normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam Pelanggaran Administrasi Pemilu adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di luar tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 tahun 2013 Pasal 2 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu berdasarkan asas Kejujuran,Keterbukaan, Keadilan, kepastian hokum, mandiri , efektif dan efisiensi dan Untuk memberikan batasan mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana pemilu, pembahasan ini mengacu pada ketentuan sebagaimana disebut pada Pasal 252 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2008, yang secara garis besar menyatakan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan pidana pemilu yang diatur dalam undang-undang tersebut.17 Berdasarkan rumusan dalam ketentuan itu, dapat diartikan bahwa tidak semua tindak pidana yang terjadi pada masa pemilu atau yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, digolongkan sebagai tindak pidana pemilu. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana Pemilu didasarkan dengan adanya unsur kesalahan dan kesengajaan dalam melakukan perbuatan pidana, kemampuan terdakwa untuk bertanggungjawab, tidak ada alasan pembenar dan pemaaf bagi terdakwa dalam melakukan tindak pidana Pemilu Legislatif, yaitu dengan sengaja melakukan penambahan suara kepada Peserta Pemilu tertentu. Secara filosofis adalah menilai bahwa pidana yang dijatuhkan sebagai upaya pembinaan terhadap perilaku terdakwa. Secara sosiologis terdiri dari hal yang memberatkan yaitu para terdakwa sebagai penyelenggara pemilu telah menciderai pelaksanaan demokrasi dan hal yang meringankan yaitu para terdakwa mengakui perbuatannya dan belum pernah dihukum.