FRANCISCO JOAO PEDRO DA CAMARA BELMONTE Pengarang HERMINUS RATU UDJU Dosen Pembimbing 2 EBU KOSMAS Dosen Pembimbing 1 Herminus Ratu Udju Penguji 1 Ebu Kosmas Penguji 2 Dr. Saryono Yohanes, S.H., M.Hum Ketua Penguji

Permasalahan di Desa Napan selama ini, bahwa Desa Napan belum diberdayakan sebagaimana mestinya, serta peran BPD untuk mengawasi pembangunan kerja di desa tidak maksimal dikarenakan tidak adanya kepedulian BPD dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.. Berdasarkan pengamatan penulis latar belakang masalah pokoknya dapat dirumuskan bahwa Seberapa jauhkah dan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan Fungsi BPD dalam penyelengaraan pemerintahan di Desa Napan, Kecamatan Bikomi Utara Kabupaten Timor Tengah Utara dalam Pemerintahan Desa Guna menjawab permasalahan tersebut, maka dilakukan penelitian dengan menggunakan Metode Analisis Deskriptif Kualitatif sesuai dengan data yang diperoleh dengan tetap memperhatikan teori, asas dan kaidah hukum maka penelitian ini merupakan penelitian yang bersumber pada data primer, sekunder maupun tersier dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, Pendekatan Perundang-undang dan Pendekatan Konseptual. Berdasarkan hasil temuan penelitian sebagaimana telah dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :Pelaksanaan fungsi BPD, baik dalam membahas dan menetapkan perda, dalam menampung dan menyalurkan aspirasi, dalam pelaksanaan fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan belum/kurang efektif dan tidak efektif fungsi BPD itu karena terdapat beberapa faktor penghambat yaitu rendahnya sumber daya manusia, dan kurangnya sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan fungsi BPD. Adapun saran yang diusulkan dalam penelitian ini yaitu sebagai Fungsi Pengawasan, BPD Desa Napan harus cakap dalam mengawasi program kerja desa sehingga ada beberapa program yang belum terselesaikan dengan baik bisa berjalan dengan baik, Sumber Daya Manusia Faktor Sumber Daya Manusia, keterbatasan sumber daya manusia pendukung yang berkualitas dalam pendidikan dan Faktor Pengalaman, kurang pahamnya BPD dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai badan legislatif. Sarana Prasarana Harus terpenuhinya tunjangan yang diberikan kepada anggota BPD Walaupun masih ada masyarakat yang pro maupun kontra terhadap setiap keputusan yang ditetapkan tetapi harus ada titik akhir dari perbedaan pendapat tersebut, Harus terjadi Transparansi pada anggaran kerja Atau Keterlibatan pemerintah Desa Napan dan Dibutuhkan partisipasi dari masyarakat Desa Napan.