Jimmy Setiawan Natalianto Daud Pengarang KAROLUS KOPONG MEDAN Dosen Pembimbing 2 Aksi Sinurat Ketua Penguji Saryono Yohanes Penguji 1 Markus Y. Hage Penguji 2

Administrasi perkara di pengadilan secara eletronik (e-court) berdampak langsung bagi para advokat di Indonesia. Pasal 4 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 mengatur tentang persyaratan registrasi advokat dalam berperkara melalui e-court. Tanggung jawab panitera adalah sebagaimana Pasal 101 Undang-undang No.7 tahun 1989 dan Pasal 63 Undang-undang No.2 tahun 1986. Tanggung jawab panitera tentang administrasi perkara secara elektronik terdapat dalam BAB IV tentang tata kelola administrasi perkara pasal 18, pasal 19, dan pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018. Administrasi perkara yang menggunakan sistem peradilan e-court sudah diwajibkan dan mulai berlaku di Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A sejak januari 2020. Dalam hal keamanan administrasi perkara e-court, panitera perdata dibantu staf IT PTIP (perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan) Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan yang terjadi dalam beberapa pendaftaran gugatan menggunakan e-court di Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A yaitu pengetahuan teknologi beberapa advokat untuk melakukan scanner unggah gugatan dan surat kuasa khusus. Beberapa advokat mengupload gugatan dan surat kuasa khusus bukan dalam bentuk word tapi dalam bentuk gambar. Penelitian ini dilakukan metode yuridis empiris dengan bentuk penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya dan penelitian ini juga menggunakan metode normatif dimana data yang digunakan yaitu data sekunder berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan berbagai berita di internet yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Kata Kunci : e-court, tanggung jawab panitera dan hambatan menggunakan e-court.