STEVAN LUDWIG PIETRO TAGEAZI BUSA Pengarang HERYANTO AMALO Dosen Pembimbing 1 SIGIT PRABOWO SONBAIT, S.H., M.H Dosen Pembimbing 2 Heryanto Amalo Ketua Penguji Rosalind Angel Fanggi Penguji 1 Sigit Prabowo Sonbait Penguji 2

Fenomena pengemis di Kota Kupang yang jumlahnya semakin bertambah setiap tahun dengan mengharapkan simpati dan rasa kasihan saja bisa dengan mudah mendapatkan uang yang pada akhirnya semakin banyak orang memilih mengemis. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimakah Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Ketertiban Umum Yang Dilakukan Pengemis Di Kota Kupang berdasarkan pada pasal 504 dan 505 KUHP dengan perumusan masalah yaitu bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana pengemis di kota Kupang serta faktor penghambat fungsionalisasi hukum pidana terhadap tindak pidana pengemis di kota Kupang.Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana pengemis di kota Kupang seta ntuk mengetahui faktor penghambat fungsionalisasi hukum pidana terhadap tindak pidana pengemis di kota Kupang. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris denganmenggunakan pendekatan kualitatif. Jenis data dalampenelitianiniadalah data primer dansekunder yang diperloehdenganwawancaradanobservasiselanjutnya data yang telah diperoleh dandiolah, kemudian dianalisis dandisajikansecara deskriptif kualitatif.Upaya penanggulangan tindak pidana pengemis di Kota Kupangberdasarkan pada ketentuan Pasal 504 dan 505 KUHP yaitu;Penertiban, Penampungan Sementara, Pembinaan sosial sedangkanfaktor yang menghambat fungsionalisasi hukum pidana terhadap penanggulangan tindak pidana pengemis di Kota Kupang menurut Soerjono Soekanto (2012:8) yaitu; Hukum itu sendiri, Penegak hukum, MasyarakatdanKebudayaan. Kesimpulanpenelitianiniadalahfungsionalisasi hukum pidana terhadap pelanggaran ketertiban umum yang dilakukan pengemis di Kota Kupang berdasarkan pada pasal 504 dan 505 KUHPhanyasampaikepadatahap non yustisiayaitutegurandanhimbauan agar tidakmelakukankegiatanpengemisanlaginamunbelum pernah sampai kepada tahapan penegakan hukum pro yustisia yaitu tahap penyelidikanhingga proses pengadilan dengan putusan hakim berupa sanksi pidana kurungan sesuai dengan Pasal 504 dan 505 KUHP dengan alasan kemanusiaan. Dari upaya penanggulangan tindak pidana pengemis di kota kupang diketahui faktor penghambat fungsionalisasi hukum pidana terhadap penanggulangan tindak pidana pengemis di kota kupang yaitu faktor hukum itu sendiri dengan alasan menjadi pengemis adalah ikut-ikutan saja, tidak adanya lapangan pekerjaan, disabilitas fisik selain itu terdapat faktor penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat dan kebudayaan. Kata Kunci: Pengemis, Pidana, Penertiban