BENEDIKTUS OSCAR SIUS ANDE ATE Pengarang SARYONO YOHANES Dosen Pembimbing 1 Herminus Ratu Udju Penguji 2 Hyronimus Buyanaya Penguji 1 Saryono Yohanes Ketua Penguji

Walaupun masalah sengketa yangada telah dinyatakan selesai di pengadilan negara tetapi masih ada konflikkonflik yang terjadi antara pihak-pihak yang bersangkutan.Berdasarkanpemaparan diatas, maka peneliti merasa perlu melakukan penelitian tentang“Pelaksaan Tugas dan Wewenang Pemerintah Dalam Penyelesaian SengketaDuplikasi Sertifikat Tanah Berdasarkan Hukum Adat Masyarakat Sumba diDesa Weepatando Kecamatan Wewewa Tengah Sumba Barat Daya”.Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat dirumuskan suatu permasalahansebagai berikut (1) Mengapa terjadi duplikasi sertifikat hak atas tanah dan apaimplikasi hukumnya dan (2) Bagaimanakah pelaksanaan Tugas dan WewenangBadan Pertanahan Nasional dalam penyelesaian sengketa duplikasi sertifikattanah berdasarkan Hukum Adat masyarakat sumba didesa WeePatandoKecamatan Wewewa Tengah Sumba Barat DayaPenelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sumba Barat Daya KecamatanWewewa Tengah Desa WeePatando, yaitu khususnya di Kantor BadanPertahanan.Metode yang penulis gunakan adalah metode penelitian hukumempiris yang meliputi pendekatan sosiologis dilakukan demi memperoleh dataprimer yaitu dengan melakukan penelitian dan wawancara langsung kepada parahakim, pegawai Badan Pertanahan. untuk menganalisis data yang diperolehpenulis menggunakan analisis kualitatif.Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Penyelesaian hukum terhadappemegang hak atas tanah bila terjadi duplikasi sertifikat tanah dapat melaluiBadan Pertanahan Nasional. Meskipun, wewenang ini hanya sebatas wewenangadministrasi saja yaitu pembatalan atau pencabutan suatu sertifikat yangdikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional itu sendiri. Badan PertanahanNasional selalu mengupayakan solusi penyelesaian sengketa duplikasi sertifikatdengan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatiaknrasa keadilan dan menghormati hak-hak dan kewajiban masing-masing melaluipihak musyawarah. Kata Kunci : Sebab-sebab, Pelaksanaan,Tugas dan Wewenang,Sertifikat tanah