LIBERATHA FLORENTINA MEO KESA Pengarang SARYONO YOHANES Dosen Pembimbing 1 RAFAEL R TUPEN Dosen Pembimbing 2 Saryono Yohanes Penguji 1 Rafael R Tupen Penguji 2 Hernimus Ratu Udju Ketua Penguji

Lembaga Badan Permusyawaratan Desa pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pengamatan sepintas yang dilakukan penulis bahwa keluhan masyarakat kedua desa tersebut, mengenai kinerja BPD yang kurang optimal dalam melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa dalam hal monitoring, evaluasi, dan rekomendasi. Permasalahan pada Skripsi ini adalah: (1) Sejauhmanakah pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan kinerja Kepala Desa terkait pengelolaan Dana Desa di Desa Ekoroka dan Desa Ulubelu? (2) Apakah kendala-kendala yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan kinerja Kepala Desa terkait pengelolaan Dana Desa di Desa Ekoroka dan Desa Ulubelu? Guna menjawab permasalahan tersebut, maka dilakukan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan Metode Analisis Yuridis Deskriptif Kualitatif sesuai dengan data yang diperoleh dengan tetap memperhatikan teori, asas dan kaidah hukum maka penelitian ini merupakan penelitian yang bersumber pada data pimer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1) Pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Ekoroka dan Desa Ulubelu baik dalam monitoring, evaluasi, dan rekomendasi belum efektif sesuai harapan masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan (2) Kendala-kendala yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan kinerja Kepala Desa terkait pengelolaan Dana Desa di Desa Ekoroka adalah Sumber Daya Manusia anggota BPD, sarana dan prasarana, serta komunikasi antara Pemerintah Desa dan BPD sedangkan kendala-kendala yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan kinerja Kepala Desa terkait pengelolaan Dana Desa di Desa Ulubelu adalah faktor disiplin kerja Pemerintah Desa dan anggota BPD, sarana dan prasarana, serta tunjangan operasional BPD. Kata Kunci: Pelaksanaan, Fungsi, Pengawasan, BPD, Dana Desa, Kendala