<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KETIDAK-STABILAN HARGA PENJUALAN MINYAK GORENG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN]]>

<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KETIDAK-STABILAN HARGA PENJUALAN MINYAK GORENG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN]]> CLAUDIO N.M. OEMATAN Pengarang HUSNI KUSUMA DINATA Dosen Pembimbing 1 YOSSIE MARIA YULIANTY YACOB Dosen Pembimbing 2 Husni Kusuma Dinata Penguji 1 Yossie Maria Yulianty Yacob Penguji 2 TinjauanYuridisterhadapKetidak-stabilan Harga PenjualanMinyak Goreng DitinjaudariUndang-undangNomor 8 Tahun 1999tentangPerlindunganKonsumen. Dibimbing oleh: Husni Kusuma DinatasebagaiPembimbing I dan Yossie M. Y. Jacob sebagaiPembimbing II. Minyak goreng merupakan salah satukebutuhanpokokmanusiasebagaialatpengolahbahan-bahanmakanan. Namunberdasarkankondisisaatini, minyak goreng terjagkaulangka di beberapaswalayan dan pasar tradisional. Kelangkaaninidikarenakanadanyakontribusi yang belummaksimalantarapihak distributor kepadapenjual, sehinggapembelitidakdapatmembeliminyak goreng denganhargaterjangkau dan berkualitas yang mengakibatkanbanyakmasyarakatterpaksamenggunakanminyak goreng berulang yang kondisinyasudahhitam dan tidaklayak.Permasalahandalampenelitianiniadalah: (1) Bagaimanakahupayapemerintahdalammenstabilkanpenerapanhargaminyak goreng ditinjaudariUndang-undangNomor 8 Tahun 1999tentangPerlindunganKonsumen? (2) pakahsajafaktorpenghambatdalamupayapenerapanhargaminyak goreng ditinjaudariUndang-undangNomor 8 Tahun 1999tentangPerlindunganKonsumen? Metodepenelitian yang digunakanmerupakanpenelitiannormatifsehinggabahanhukum yang digunakanadalahbahanhukum primer dan bahanhukumsekunder, data primer diperolehdariperaturanperundang-undangan dan segaladokumenresmi yang memuatketentuanhukum dan data sekunder yang diperolehdarihasilkaryadarikalanganhukum. Hasil daripenelitianmenunjukkan: (1) Upayapemerintahdalammestabilkanpenerapanhargaminyak goreng adalahdenganmenerapkankebijakan 1 harga yang mengacu pada peraturan Menteri PerdaganganNomor 3 Tahun 2022 tentangpengadaanMinyak Goreng kemasanuntukkeperluanmasyarakatdalamkontekspembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan KelapaSawit (BPDPKS). Dan laranganterbatasekspor CPO dan turunannyauntukmenanggulangikelangkaan dan mahalnyaminyak goreng yang dilaksanakan oleh pemerintahyagditetapkandalamperaturan MenteriPerdagangan (Permendeg) Nomor 2/2021 tentangPerubahanatasPemendag 10 No. 19/2021 tentangkebijakan dan pengaturanEkspor. (2) Faktorpenghambatdalamupayapemerintahdalammenstabilkanhargaminyak goreng adalahadanyapenimbunanminyak goreng, adanyakartelatau mafia minyak goreng, adanyatindakanmembelibarangdalamjumlahbesar dan kurangnyakontrol pasar yang dilakukan oleh pemerintah Berdasarkanpenelitianini, makapenelitimenyarankan agar pemerintahperlumengawasi dan mengevaluasikebijakanpenetapan HET minyak goreng di pasar dan memberikantindakantegasbagisiapasaja yang terlibatdalamkasuskorupsi dan para mafia minyak goreng. Kata kunci: PerlindunganKonsumen, ketidakstabilan, minyak goreng.