Pantoro Tri Kuswardono Pengarang I Wayan Mudita Dosen Pembimbing 1 Philiphi De Rozari Penguji 2 Laurensius P Sayrani Penguji 1 I Wayan Mudita Ketua Penguji

Air tawar merupakan masalah yang paling mendasar di pulau-pulau kecil karena pulau-pulau kecil memiliki daerah tangkapan air yang sangat kecil dan juga kapasitas retensi air yang rendah. Untuk menjamin ketersediaan air untuk keperluan rumah tangga dan pertanian, Pemerintah Indonesia telah membangun ratusan embung di seluruh pulau di Provinsi Nusa Tenggara Timur sejak tahun 1985 hingga saat ini. Di pulau kecil yaitu Pulau Semau tempat studi dilakukan, ketersediaan lebih dari 24 embung tidak menyelesaikan masalah air bersih. Ketimpangan distribusi dan penggunaan air dari embung retensi telah menjadi masalah laten selama lebih dari 20 tahun. Dalam program penyediaan air dari Pemerintah Indonesia, semua pengelolaan embung diserahkan kepada masyarakat lokal dengan harapan menjadi sumber daya bersama (Common Pool Resources, CPR). Namun, kolam retensi sebagai CPR tidak terjadi. Studi dilakukan di 7 daerah aliran sungai mikro di bagian utara Pulau Semau yang terbentang di 4 desa. Dengan menggunakan Kerangka Kerja Sistem Ekologi Sosial (SESF), studi menemukan bahwa salah satu komponen Tata Kelola SESF, yaitu hak penguasaan tanah adalah komponen yang bermasalah dalam mencapai CPR. CPR yang berhasil kemungkinan besar akan terjadi pada embung-embung yang sejak dahulu merupakan sumber daya bersama (CPR). Ketika pengguna memiliki persepsi yang berbeda tentang hak penguasaan embung, pertarungan kuasa antar pengguna yang berbeda akan muncul sebagai situasi aksi yang menciptakan pemenang dan pecundang. Pemenang pertarungan kuasa biasanya adalah tuan tanah yang memiliki hak tradisional sebagai penjaga tanah bukan hanya embung tetapi juga semua sumber daya di tanahnya. Absennya pemerintah sebagai pemrakarsa pembangunan infrastruktur dapat mengubah peran tuan tanah dari penjaga tanah menjadi pemilik tanah dan mengubah embung sebagai sumber daya milik bersama menjadi barang pribadi. Intervensi diperlukan untuk memastikan pengembangan kelembagaan cekungan-retensi sebagai CPR jika rezim hak-hak milik yang ada di daerah aliran sungai mikro secara historis bukan CPR.