ANDREAS KAU MURA Pengarang HERMINUS RATU UDJU Dosen Pembimbing 2 KOTAN Y STEFANUS Dosen Pembimbing 1 Herminus Ratu Udju Ketua Penguji Saryono Yohanes Penguji 1 Rafael R Tupen Penguji 2

ABSTRAK Andreas Kau Mura. Pengawasan Pejabat Imigrasi Republik Indonesia Terhadap Pelintas Batas Di Perbatasan Motaain. Dibimbing oleh: Kotan Y. Stefanus sebagai Pembimbing I dan Hernimus Ratu Udju sebagai Pembimbing II. Pengawasan sebagai salah satu fungsi dari manajemen yang merupakan proses kegiatan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan sasaran serta tugas-tugas telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana dan ketentuan yang sudah ditetapkan. Pada setiap Tempat Pemeriksaan Imigrasi ditetapkan suatu area tertentu untuk melakukan pemeriksaan keimigrasian yang merupakan area terbatas dan hanya dapat dilalui oleh pelintas batas yang akan keluar atau masuk wilayah Indonesia atau pejabat dan petugas yang berwenang. Pengawasan yang dilakukan oleh Keimigrasian mencakup pengawasan secara administratif dan lapangan terhadap WNI maupun WNA di perbatasan Motaain. Permasalahan pada skripsi ini adalah: (1) Bagaimanakah pengaturan pengawasan imigrasi terhadap pelintas batas? (2) Bagaimanakah pengawasan pejabat imigrasi terhadap pelintass batas di perbatasan Motaain? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan metode pendekatan sosiolegal dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan pedoman wawancara terhadap responden. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan: (1) Pengaturan pengawasan imigrasi secara administratif dan lapangan terhadap WNI dan WNA. Pengawasan Administrasi, diatur dalam Pasal 67 dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yakni melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap surat perjalanan, surat atau dokumen lain, daftar cekal, pemotretan, pengambilan sidik jari dan pengelolaan data keimigrasian daripada warga Negara Indonesia maupun orang asing. Pemeriksaan dilakukan sewaktu memberikan atau menolak memberikan perizinan keimigrasian di tempat pemeriksaan imgrasi, kantor imigrasi, bidang imigrasi pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM maupun perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan Direktorat Jenderal imigrasi. (2) Pengawasan pejabat imigrasi terhadap pelintas batas di perbatasan motaain dan faktor penghambatnya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sampai pada kesimpulan dan saran, sebagai berikut: Pengawasan Keimigrasian pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan terhadap orang baik WNI maupun WNA yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengawasan keimigrasian meliputi Pengawasan terhadap WNI dan WNA yang memohon dokumen perjalanan, keluar atau masuk wilayah Indonesia. Kata kunci: Pengaturan, Pengawasan, Pelintas Batas, Imigrasi, Perbatasan