Pramesti Kurniawati Pengarang MELKISEDEK N B C NEOLAKA Dosen Pembimbing 1 NURSALAM Dosen Pembimbing 2 Melkisedek N B C Neolaka Ketua Penguji William Djani Penguji 1 Hendrik Toda Penguji 2

Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 yang saat ini diterapkan BPSDMD Provinsi NTT bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur demi tercapainya birokrasi yang efektif dan efisien. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan studi kasus yang dilaksanakan di BPSDMD Provinsi NTT dengan total informan berjumlah 77 orang sedangkan jenis data dalam penelitian ini adalah Data Kualitatif dan Data Kuantitatif dan Sumber data dalam penelitian ini adalah Data primer dan Data sekunder. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan diajukan oleh Creswell (2016:264-268). Hasil penelitian ditemukan bahwa penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 untuk meningkatkan kinerja organisasi di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTT menurut International Organization for Standarization (iso.org, 2015) dinyatakan bahwa terdapat 7 prinsip yang mendasari Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dengan temuan positif pada (1) Process Approach, (2) Improvement dan (3) Evidence Based Decision Making sedangkan; (4) Customer Focus, (5) Leadership, (6) Engagement of People dan (7) Relationship Management ditemukan belum efektif. Faktor pendukung penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 di BPSDMDD Provinsi NTT adalah; (1) dukungan regulasi tentang pengembangan kompetensi, (2) komitmen kepala daerah dan (3) reformasi birokrasi melalui jalan peningkatan sumber daya aparatur yang profesional sedangkan faktor penghambat penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 di BPSDMDD Provinsi NTT adalah; (1) kompetensi SDM BPSDMD Propinsi NTT yang minim, (2) sarana dan prasarana yang minim, (3) diklat teknis belum sesuai kebutuhan Propinsi NTT, (4) belum mengikuti perkembangan teknologi informasi serta (5) belum adanya regulasi.