PRIAMBUDI WICAKSONO JULIAN Pengarang HERMINUS RATU UDJU Dosen Pembimbing 2 YOSEF MARIO MONTEIRO Dosen Pembimbing 1 Saryono Yohanes Penguji 2 Hernimus Ratu Udju Penguji 1 YOSEF M. MONTEIRO Ketua Penguji

Indonesia sebagai negara berkembang terutama dalam bidang ekonomi saat ini, kota-kota di Indonesia sedang menghadapi masalah transportasi darat seperti kemacetan yang tidak kunjung selesai. Tidak berfungsinya angkutan umum perkotaan sebagaimana mestinya menjadi salah satu penyebab terjadinya kemacetan, khususnya yang terjadi di Kota Kupang. Maraknya terminal bayanga di Kota Kupang merupakan persoalan pelayanan public yang menjadi tugas pemerintah daerah Kota Kupang. Permasalahan dalam skripsi ini adalah: (1) Sejauhmanakah pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Perhubungan Kota Kupang dalam menertibkan terminal bayangan Oesapa dan Sikumana Kota Kupang ditinjau dari Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2015? (2) Apakah faktor yang menghambat pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Perhubungan Kota Kupang dalam menertibkan terminal bayangan Oesapa dan Sikumana Kota Kupang ditinjau dari Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2015? Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang berlokasi di terminal bayangan Oesapa dan Sikumana Kota Kupang sedangkan responden dalam penelitian yaitu Dinas Perhubungan Kota Kupang serta masyarakat pelaku terminal bayangan yaitu sopir, penumpang serta pemilik angkutan umum.dengan data yang bersumber data primer dan sekunder untuk dianalisis menggunakan proses editing, coding dan analisis data. Hasil penelitian menemukan bahwa: (a) Monitoring yang telah dilakukan namun hingga saat ini terminal bayangan masih ada. (b) Evaluasi yang dilakukan untuk mengukur tahapan pengawasan dan penertiban terminal bayangan efektif dikarenakan pelaporan hasil pengawasan didasarkan pada laporan lisan tidak ada laporan tertulis sehingga tindakan penilaian atau evaluasi tidak berjalan dengan baik. (c) Rekomendasi atau langkah perbaikan yang diambil oleh Dinas Perhubungan belumlah terlaksana dengan baik karena lemahnya penerapan sanksi belum mampu memberikan efek jera bagi masyarakat pelaku terminal bayangan serta pemberian fasilitas dan pengawasan masih dalam tahap perencanaan belum ada pelaksaanannya sedangkan faktor yang menghambat yaitu rendahnya kesadaran hukum dari sopir dan penumpang pelaku terminal bayangan serta keterbatasan personil dinas perhubungan dan juga waktu dalam melakukan pengawasan dan penertiban terminal bayangan. Saran peneliti terhadap hasil penelitian ini adalah perlu adanya penambahan personil seksi pengawasan dari dinas perhubungan dan perlu meningkatkan intensitas sanksi tegas bagi masyarakat pelaku terminal bayangan serta sosialisasi hukum. Kata Kunci: Pelaksanaan, Tugas dan Wewenang, Faktor penghambat, Terminal bayangan, Penertiban, Dinas Perhubungan.