Dominikus Febiyanto Lelangwayan Pengarang JIMMY PELLO Dosen Pembimbing 1 BHISA VITUS WILHELMUS Dosen Pembimbing 2 Jimmy Pello Penguji 1 Rudepel Petrus Leo Ketua Penguji Bhisa V. Wihelmus Penguji 2

Kabupaten Flores Timur memiliki sumber daya ikan yang melimpah namun sumber daya ikan tersebut tidak dimanfaatkan secara optimal dan bertanggungjawab oleh nelayan yang terbukti melakukan tindak pidana penangkapan ikan tanpa surat izin (SIPI). Masalah pokok dalam penelitian ini ialah: (1) Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penangkapan ikan tanpa surat izin penangkapan (SIPI) di Kabupaten Flores Timur? Dan (2) agaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana penangkapan ikan tanpa surat izin penangkapan ikan di Kabupaten Flores Timur? Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (sosiologis) dengan menggunakan teknik wawancara terhadap 18 responden yang terdiri dari 15 nelayan dan 3 pejabat DKP dan aparat kepolisian dan studi dokumen literatur. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Flores Timur. Pengolahan data dilakukan dengan beberapa proses yaitu data dibuat dalam bentuk tabel. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penangkapan ikan tanpa surat izin penangkapan ikan di Kabupaten Flores Timur yaitu: faktor hubungan kewajiban hukum dengan keuntungan menangkap ikan tanpa SIPI, faktor lemahnya pengawasan karena kurangnya jumlah sarana dan prasarana pengawasan berupa kapal patroli dan bahan bakar untuk melakukan patroli serta SDM pengawas polisi air yang bertugas melakukan pengawasan. (2) Upaya penanggulangan tindak pidana penangkapan ikan tanpa surat izin penangkapan ikan di Kabupaten Flores Timur meliputi tindakan preemtif berupa pemberian sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat khusunya nelayan. Tindakan preventif berupa pemberian bantuan berupa kapal ikan dan alat tangkap yang ramah lingkungan, memberikan pendidikan dan pelatihan kepada nelayan, masyarakat melakukan pengawasan dengan membentuk Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas). Tindakan represif berupa melakukan penangkapan, penahanan, pemeriksaan pelaku untuk mengetahui sanksi yang pantas diberikan kepada pelaku sehingga dapat memberikan efek jera.