JUNAN HASTUTY CHRISTIN NALLE Pengarang SARYONO YOHANES Dosen Pembimbing 1 Yohanes G Tuba Helan Penguji 2 Dr. Saryono Yohanes, S.H.,M.H. Ketua Penguji Hernimus Ratu Udju, S.H.,M.H Penguji 1

Secara objektif Ombudsman di Indonesia membutuhkan landasan yuridis yang memadai, hal itu menjadi penting karena akan memperkuat dasar operasional keberadaan Ombudsman di Indonesia. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah kedudukan Ombudsman Republik Indonesia dalam pembagian kekuasaan menurut Hukum Tata Negara? Dan (2) Bagaimanakah implikasi rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia dalam penegakan hukum di Indonesia? Perihal menemukan jawaban terhadap isu atau masalah yang diangkat penulis, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif (lybrary research), penelitian ini mengkaji bahan hukum, buku-buku, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan masalah hukum yang diangkat penulis. Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) kedudukan Ombudsman Republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia adalah Ombudsman merupakan lembaga secondary atau extra auxiliary, yaitu lembaga negara yang dibentuk diluar konstitusi dalam hal ini Undang-undang Dasar 1945. (2) Implikasi rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia dalam penegakan hukum di Indonesia adalah tidak dapat memberikan suatu sanksi secara mutlak (execution) kepada penyelenggara negara yang telah mendapatkan rekomendasinya, tetapi hanya sebatas memberikan saran agar penyelenggara negara yang mendapatkan rekomendasi tersebut untuk memperbaiki kinerjanya. Kata Kunci: Kedudukan Ombudsman, pembagian kekuasaan, implikasi, rekomendasi Ombudsman.