Maria Angela Maharanim Himan Pengarang SUKARDAN ALOYSIUS Dosen Pembimbing 1 HELSINA FRANSISKA PELLO Dosen Pembimbing 2 Sukardan Aloysius Penguji 1 Helsina Fransiska Pello Penguji 2 Sukardan Aloysius, SH. M. Hum Penguji 1 Agustinus Hedewata Ketua Penguji

Dewasa ini hampir tidak ada bidang kehidupan masyarakat yang tidak terjamah oleh hukum, baik sebagai kaidah maupun sikap tindak manusia yang teratur dan yang unik. Hal ini terutama disebabkan pada dasarnya manusia mempunyai hasrat untuk hidup teratur. Akan tetapi, keteraturan bagi seseorang belum tentu sama dengan keteraturan bagi orang lain. Oleh karena itu, diperlukan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia agar kepentingan-kepentingannya tidak bertentangan dengan kepentingan-kepentingan sesama warga masyarakat. Salah satu kaidah yang diperlukan manusia adalah kaidah hukum yang mengatur hubungan antarmasyarakat untuk mencapai kedamaian melalui keserasian antara ketertiban dengan ketentraman. Permasalahan pada skripsi ini adalah: (1) Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam menangani peredaran kosmetik illegal di Kota Kupang? Dan (2) Apakah kendala yang dihadapi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam menangai peredaran kosmetik illegal di Kota Kupang? Penelitian ini merupakan penelitian empiris (sosiologi) dengan menggunakan teknik wawancara terhadap 8 responden yang terdiri dari 5 pengguna kosmetik dan 3 pegawai BPOM di Kupang dan studi dokumen literatur. Data diambil secara deskriptif kuantitaif. Penelitian ini dilakukan di Kota Kupang. Pengolahan data dilakukan dengan beberapa proses yaitu data dibuat dalam bentuk tabel. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan: (1) Pelaksanaan pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam menangani peredaran kosmetik illegal di Kota Kupang yaitu: tugas utama BPOM berdasarkan Pasal 2 pada Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2017 tentang Pengawasan Obat dan Makanan, upaya BPOM dalam menangani peredaran kosmetik illegal di Kota Kupang dan (2) Kendala BPOM dalam menangani produk illegal di Kota Kupang. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa secara normatife pelaksanaan pengawasan terhadap konsumen pengguna kosmetik didasarkan pada berbagai peraturan yang berlaku belum sepenuhnya dilaksanakan untuk melindungi konsumen. Saran yang diberikan adalah hendaknya sanksi administratif maupun sanksi pidana kepada pelaku usaha yang terlibat menjual kosmetik yang diduga tanpa memiliki label dapat dipertegas sebagai bentuk penegakan hukum.