Nazzah Nadya Embulayla Pengarang Nursalam Dosen Pembimbing 1 William Djani Penguji 2 Dr. Nursalam, M.Si Ketua Penguji Dr. Hendrik Toda, S. Sos, M.Si Penguji 1

Peranan UPT BP2MI yaitu untuk melaksanakan kebijakan pelayanan dalam hal penempatan serta pelindungan pekerja migran Indonesa secara terpadu. Pelindungan sebelum bekerja yang dilakukan oleh UPT BP2MI merupakan tindakan preventif yaitu mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan Pekerja Migran Indonesia. Peneliti tertarik mengangkat judul tersebut karena melihat UPT BP2MI belum menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal sehingga masih ada Pekerja Migran Indonesia yang berangkat secara non-prosedural dan terdapat pengaduan-pengaduan kasus yang terjadi di luar negeri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan peranan UPT BP2MI Kupang–NTT pada tahapan pelindungan sebelum bekerja bagi Calon Pekerja Migran Indonesia, dengan menggunakan perspektif Undang-Undang No. 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Sebelum Bekerja yaitu, Pelindungan Administratif dan Pelindungan Teknis. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan teknik purposive sampling yaitu informan sebanyak 11 orang yang terdiri dari 6 organisasi pelaksana dan 5 calon pekerja migran indonesia. Hasil penelitian menunjukan bahwa peranan UPT BP2MI dalam pelindungan administratif sangat selektif dan cukup maksimal terkait dengan kelengkapan keabsahan dokumen dan penetapan kondisi serta syarat kerja, kemudian pada pelindungan teknis UPT BP2MI memiliki peranan dalam mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan, tetapi hal ini masih belum maksimal karena kurangnya SDM serta anggaran dan juga belum terealisasi sesuai aturan Undang-Undang No. 18 tahun 2017. Dapat disimpulkan bahwa Peranan Unit Pelaksana Teknik Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UPT BP2MI) Kupang NTT belum berjalan optimal sehingga disarankan kepada UPT BP2MI Kupang perlu meningkatkan akses informasi berupa sosialisasi ataupun metode penyebaran informasi lain yang lebih merata ke seluruh wilayah NTT, peningkatan fasilitas pos pelayanan dan penegakan penerapan zero cost. Kemudian disarankan bagi PMI agar mengurus dokumen dan syarat-syarat keberangkatan sesuai dengan ketentuan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2017 serta menjalankan masa pra penempatan dengan baik dan sungguh-sungguh, serta bagi instansi lain yang terlibat agar menjalankan tugas dan fungsinya secara bertanggungjawab. Kata Kunci: Peranan, Pelindungan, Sebelum Bekerja, Pekerja Migran Indonesia