Theorangga Enoch Aprathama Rohi Pengarang EBU KOSMAS Dosen Pembimbing 2 Yohanes G Tuba Helan Penguji 2 Hyronimus Buyanaya Ketua Penguji Saryono Yohanes Penguji 1

Pemberian kewenangan besar kepada organ pemerintahan untuk terlibat dalam sebagian besar aspek kehidupan masyarakat adalah konsekuensi filosofis dari paham negara kesejahteraan yang dianut oleh konstitusi Indonesia. Dalam melaksanakan tugas untuk mewujudkan kesejahteraan umum itu, kewenangan yang digunakan organ pemerintahan berdasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan (asas legalitas). Namun begitu, tidak jarang pula tugas itu dilaksanakan dengan berdasar pada kewenangan bebas (diskresi). Secara praktis, kondisi ini sangat rentan terhadap pelanggaran terhadap hak-hak warga negara, meskipun dalam kerangka konsep negara hukum materiil, penggunaan diskresi oleh pemeritah tidak lagi diperdebatkan. Dalam konteks inilah pemahaman terhadap pertanggungjawaban pemerintahan perlu dilakukan. Dalam konsep hukum publik, pertanggungjawaban hukum berkaitan erat dengan penggunaan kewenangan, yang kemudian melahirkan prinsip ‘tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban'. Ada kalanya organ pemerintah dimintai pertanggungjawaban sebagai pejabat, dan ada kalanya sebagai pribadi mewakili dirinya sendiri. Kata Kunci: Tanggung Jawab Jabatan, Tanggung Jawab Pribadi, Pemerintahan