Yoseph Wilh Pulo Lengari Pengarang Willam Djani Dosen Pembimbing 1 Laurensius P. Sayrani Dosen Pembimbing 1 Dr. Laurens P. Sayrani, M.P.A Penguji 1 Prof. Dr. Aloysius Lilweri, MS Penguji 2 Willam Djani Ketua Penguji

Restrukturisasi birokrasi haruslah mampu menghasilkan sebuah struktur yang ramping, fleksibel, responsif,dan efisien namun hal ini belum terjadi pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTT sehingga perlu kajian mendalam mengenai dampak restrukturisasi birokrasi terhadap kinerja organisasi pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTT berdasarkan perubahan-perubahan dimensi-dimensi struktur organisasi oleh Robbins (1994:89-91) dan terdiri atas; (a) kompleksitas, (b) formalisasi dan (c) sentralisasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan total informan berjumlah 25 orang sedangkan jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis data dari Miles, Huberman dan Saldana (2014:14). Hasil penelitian ditemukan bahwa perubahan-perubahan dimensi-dimensi struktur organisasi oleh Robbins (1994:89-91) pada: (a) aspek kompleksitas ditemukan dari sisi diverensiasi vertikal yaitu masih ada tugas-tugas pejabat structural eselon III langsung didelegasikan kepada pejabat fungsional karena tidak ada pejabat struktural eselon IV sehingga seluruh pelayanan masih berjalan seperti sebelum restrkturisasi terjadi, (b) aspek formalisasi ditemukan bahwa jabatan fungsional hasil restrukturisasi hanya “asal diberikan” untuk memenuhi syarat penyederhanaan birokrasi bahkan masih ada beberapa jabatan fungsional yang belum ada yang mengisi dan (c) aspek sentralisasi ditemukan bahwa pengambilan keputusan tidak berubah setelah adanya restrukturisasi birokrasi. Dampak restrukturisasi birokrasi di Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTT dari; (a) aspek individu ditemukan bahwa pejabat yang terdampak kebijakan penyetaraan jabatan masih diberikan kewenangan dan tanggung jawab dalam bidang tertentu sebagaimana yang melekat pada jabatan sebelumnya, (b) dari sisi kelompok dengan adanya penyetaraan jabatan berpeluang menimbulkan iklim kerja monoton, linier, dan terjebak dalam zona nyaman dan (c) dari sisi organisasi dalam kenyataannya di Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTT jumlah jabatan yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah pejabat yang terdampak penyetaraan. Kebijakan penyetaraan jabatan juga berdampak pada tidak fleksibelnya rotasi jabatan. Kata Kunci: Restrukturisasi, Organisasi, Dampak