Franky Simamora Pengarang ORPA GANEFO MANUAIN Dosen Pembimbing 1 Aksi Sinurat Ketua Penguji Orpa G. Manuain Penguji 1 Prof. Dr. Jimmy Pello, S.H., M.S. Penguji 2

Putusan putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT KDI merupakan salah permasalahan dalam kontrak konstruksi dimana kekurangan volume pekerjaan menyebabkan kerugian keuangan negara yang berimplikasi pada tindak pidana korupsi. Pada kenyataan bahwa terdapat undang-undang jasa konstruksi yang mengatur terkait pelaksanaan jasa konstruksi dan penyelesaian permasalahaan yang terjadi sehingga dari putusan pengadilan perlu dilihat kembali bentuk pertanggungjawaban hukum dari permasalahan tersebut dan yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang meletakkan hukum sebagai suatu bangunan sistem norma. Putusan pengadilan yang telah ada dilakukan pengkajian berdasarkan undang-undang, peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana pada tindak pidana korupsi, terori perikatan, keuangan negara dan peraturan lain yang berhubungan. Bahan hukum primer yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan, teori, doktrin dan konsep hukum sedangkan bahan hukum sekunder yaitu penelitian-penelitian sebelumnya yang berhubungan Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual dalam menjawab rumusan masalah. Sifat melawan hukum yang dilakukan terdakwa yang telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri yang menyebabkan kerugian keuangan negara dapat memenuhi syarat untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana. Ketidaksesuaian volume pekerjaan dapat juga dilihat sebagai perbuatan curang dalam kegiatan pemborongan dengan melaksanakan pekerjaan tidak sesuai volume. Sebagai konsukuensi dari perbuatan terdakwa tersebut hakin menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi karena perbuatan terdakwa memperkaya diri sendiri atau orang lain yang menyebabkan kerugian keuangan negara menjadi pertimbangan hakim. Pertimbangan penyalahgunaan wewenang pada pengadilan negeri dinilai kurang tepat karena terdakwa sebagai kuasa direktur bukanlah orang yang memiliki kekuasaaan untuk disalahgunakan. Penyelesaian permasalahan penyimpangan dalam pelaksanaan konstruksi secara pidana harus diterapkan secara ultimum remedium yang terbatas pada kerugian negara yang menyebabkan kerugian keuangan negara dan dengan adanya kesengajaan serta niat jahat si pelaku yang dapat dibuktikan secara jelas. Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Jasa Konstruksi, Pertanggungjawaban Pidana, Keuangan Negara