Renhard Sotarduga Purba Pengarang JIMMY PELLO Dosen Pembimbing 1 Aksi Sinurat Penguji 1 Prof. Dr. Jimmy Pello, S.H., M.S. Ketua Penguji Dr. Reny Rebeca Masu, SH.,MH. - 19630203 199003 2 002 Penguji 2

Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali. Upaya hukum luar biasa terdiri dari kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali. Berlakunya Pasal 30 C huruf (h) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menimbulkan perdebatan antara pencari keadilan dan tercapainya kepastian hukum. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa sistem peradilan pidana dalam mengatur peninjauan kembali, prinsip-prinsip hukum yang memberikan kewenangan kepada Jaksa Penuntut Umum mengajukan peninjauan kembali, dan implikasi terhadap perlindungan hukum bagi korban tindak pidana.Tulisan ini dibuat berdasarkan penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan komparatif dan pendekatan konseptual. Menurut hasil penelitian dijelaskan bahwa Peninjauan kembali diatur secara limitatif dan diperuntukkan bagi terpidana atau ahli warisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP. Namun dalam praktek peradilan pidana di Indonesia, peninjauan kembali dapat diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan penafsiran hukum dan yurisprudensi sehingga secara substansi diterima Mahkamah Agung berdasarkan prinsip keadilan, prinsip kemanfaatan, dan prinsip keseimbangan karena Pasal 263 ayat 1 KUHAP tidak secara tegas melarang Jaksa mengajukan Peninjauan Kembali sehingga Mahkamah Agung melakukan penafsiran hukum Pasal 263 KUHAP. Kemudian peninjauan kembali oleh Jaksa secara substansi memberikan dampak terhadap perlindungan korban kejahatan karena hukum acara pidana secara yuridis korban tidak diberikan peluang melakukan upaya hukum. Kata kunci: Peninjauan Kembali, jaksa penuntut umum, prinsip hukum, perlindungan korban