Maria Esterisna Klau Pengarang Dr. Rudepel Petrus Leo, S.H.,M.Hum Penguji 2 Hernimus Ratu Udju, S.H.,M.H Ketua Penguji Dr. Saryono Yohanes, S.H.,M.Hum Penguji 1

Maria Esterisna Klau. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Malaka terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah. Dibimbing oleh: Saryono Yohanes sebagai Pembimbing I dan Rudepel Petrus Leo sebagai Pembimbing II. Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat Daerah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Seberapa jauhkah pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan inspektorat Daerah Kabupaten Malaka? (2) Apakah faktor penghambat pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan inspektorat Daerah Kabupaten Malaka terhadap kinerja Pemerintah Daerah dan Pengelolaan keuangan Daerah? Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian deskriptif kualitatif yakni mengenai ketentuan pelaksanaan kegiatan dalam menganalisis suatu kejadian, fenomena atau keadaan sosial dalam suatu daerah. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanan tugas dan fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Malaka terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah, melalui Audit, Review, Evaluasi dan Pemantauan, bertujuan untuk Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat daerah Kabupaten Malaka harus ada sedikit peningkatan pada bidang auditor dan penambahan sarana dan prasarana serta tambahan anggaran untuk pengawasan yang beresiko tinggi. Harus tepat waktu dalam penyampaian laporan hasil pemeriksaan, dan semakin menurunnya jumlah atau tingkat penyalahgunaan keuangan, serta tercapainya program kerja pengawasan tahunan sehingga hasil laporan dapat ditindak lanjuti secara maksimal. (2) Faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan inspektorat daerah Kabupaten Malaka terhadap kinerja pemerintah daerah dan pengelolaan keuangan Daerah yaitu Keterbatasan anggaran, Kurangnya sarana dan prasarana yang bisa memfasilitasi kegiatan pengawasan serta kurangnya sumber daya manusia/auditor dalam pelaksanaan seluruh program kegiatan. Kata Kunci: Pelaksanaan, Penghambat, Pengawasan, Anggaran, Sarana dan Prasarana, dan Sumber Daya Manusia/Auditor.