Margareta Noviani Amus Pengarang David Y Meyners Ketua Penguji Hernimus Ratu Udju, S.H.,M.H Penguji 2 Dr. Saryono Yohanes, S.H.,M.Hum Penguji 1

Margareta Noviani Amus. ”Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dalam Konteks Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai.” Dibimbing oleh: Saryono Yohanes sebagai Pembimbing I dan Hernimus Ratu Udju sebagai Pembimbing II. Peningkatan kualitas pelayanan guna memberikan kepuasan masyarakat menjadi strategi utama bagi organisasi pelayanan administratif di Indonesia salah satunya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Suatu pelayanan dinilai memuaskan apabila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Kualitas pelayanan publik dapat menjadi indikator yang dapat menentukan kepuasan masyarakat dalam memperoleh kebutuhannya dalam hal pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan dokumen kependudukan Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dalam rangka memberikan kualitas pelayanan yang terbaik dari para aparatur pemerintah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Seberapa jauh pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 dalam konteks pelayanan publik di bidang kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Manggarai? (2) Apa saja faktor penghambat pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 dalam konteks pelayanan publik di bidang kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Manggarai? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang menggunakan data primer dan data sekunder dengan penggalian secara langsung dari sumbernya yakni mengkaji Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dalam Konteks Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pelayanan publik yang diberikan dispendukcapil Kabupaten Manggarai kurang maksimal. Terbukti dari keluhan masyarakat yaitu pembuataan berkas yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan. (2) Faktor yang menghambat pelaksanaan Undang-undang No.25 Tahun 2009 dalam konteks pelayanan publik di bidang kependudukan dan pencatatan sipil di kabupaten Manggarai terdapat beberapa faktor yang menghambat proses pencatatan sipil yaitu: Sarana dan prasarana yang kurang memadai sumber daya manusia, dan faktor kesadaran masyarakat. Saran perihal dipertimbangkan adalah sebaiknya dinas kependudukan dan pencatatan sipil berusaha mengoptimalkan dan mengupayakan pengurangan hambatan-hambatan dalam proses pelayanan pencatatan sipil. Kata Kunci: Pelaksanaan, Penghambat, Pelayanan, dan Kartu Identitas, Penduduk.