Elsy Solastry Rambu Amma Pengarang DAVID Y MEYNERS Dosen Pembimbing 1 David Y Meyners Penguji 1 Dr. Ebu Kosmas, S.H.,M.Hum. Ketua Penguji Hernimus Ratu Udju, S.H.,M.H Penguji 2

Elsy Sonastry Rambu Amma. NIM 1702010473. “Keberadaan Kasta Dalam Masyarakat Adat Di Sumba Timur Dalam Konteks Hak Asasi Manusia”. Dibimbing oleh DAVID Y. MEYNERS, S.H.,M.H sebagai Pembimbing 1, dan HERNIMUS RATU UDJU, S.H.,M.H sebagai pembimbing ll Negara Indonesia adalah Negara Hukum, di mana kehidupan Masyarakat dikendalikan atau diatur oleh hukum, namun masih terdapat ketidak selarasan an-tara yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dengan pasal 28l Ayat (1). Wilayah Timur Pulau Sumba Nusa Tenggara Timur menjadi satu dari sekian banyak wilayah di Indonesia yang memiliki kehidupan tradisional dan masih memegang nilai-nilai kepercayaan lokal, sistem Maramba/Ata (Raja/Budak) merupakan kasta/stratifikasi sosial yang berlaku di Sumba Timur dalam relasi sosial budaya seperti Raja harus ditaati perintahnya oleh para Hamba yang dikuasainya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-empiris, yaitu penelitian yang datanya diperoleh dengan turun langsung ke lokasi penelitian dengan melakukan wawancara secara langsung kepada narasumber (Responden), untuk mencari dan mengetahui kenyataan-kenyataan yang terjadi di lapangan ten-tang Keberadaan Kasta dalam Masyarakat Adat di Kabupaten Sumba Timur. Hasil Penelitian ini menunjukan bahsa sistem Maramba/Ata (Raja/Budak) di Kampung Raja Prailiu sudah ada sejak zaman dahulu hingga saat ini, karna adanya sistem Maramba/Ata (Raja/Budak) sehingga adanya kontraversi dengan Hak Asasi Manusia (HAM) yang diatur dalam Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 ten-tang Hak Asasi Manusia. Sistem Maramba/Ata (Raja/Budak) yang memiliki aturan dan mekanisme adat tersendiri sehingga belum adanya pembebasan Hak Asasi Manusia yang utuh dalam hal ini belum adanya kemerdekaan pikiran, hati nurani dan beragama. Keberadaan kasta ini masih sangat kental sehingga membuat pemerintah masih sangat sulit untuk merespon masyarakat adat dan membuat pemerintah masih kesulitan untuk melakukan penyuluhan kemasyarakat setempat. Kata kunci: Hak Asasi Manusia, Sistem Maramba/Ata (Raja/Budak), Masyarakat Adat.