Yulia Putri Charmelita S. Daga Pengarang Laurensius Sayrani Dosen Pembimbing 1 Theny I. B. Kurniati Pah Dosen Pembimbing 2 Petrus Kase Penguji 2 Laurensius P Sayrani Ketua Penguji Theny I. B. Kurniati Pah Penguji 1

Peneliti tertarik mengangkat judul tersebut karena melihat potensi perikanan yang ada di Kota Kupang tetapi masih rendah kontribusi PAD dari retribusi izin usaha perikanan di Kota Kupang. Tujuan Penelitian ini adalah mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana Perilaku Street Level Bureaucracy Dalam Proses Implementasi Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Studi Kasus di Kota Kupang), dengan menggunakan kombinasi teori Implementasi Kebijakan Menurut Soren C. Winter (2003) dan Michael Lipsky (1980) yang terdiri dari enam variable yaitu Diskresi, Hubungan Dengan Pengguna Layanan, Kontrol Pengawasan, Tujuan dan Sasaran Kebijakan, Sumberdaya dan Partisipasi Pengguna Layanan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan teknik purposive sampling yaitu informan sebanyak 17 orang yang terdiri dari 7 organisasi pelaksana dan 10 pelaku usaha. Hasil penelitian menunjukan bahwa Perilaku street level bureaucracy dalam melakukan pelayanan izin retribusi perikanan masih sering terjadi konflik dan miskom sehingga membuat rendahnya partisipasi dari masyarakat dengan motivasi awal mereka masing-masing dalam mengurus setiap kebutuhan surat izin. Hal ini kemudian mengaruskan street level bureaucracy melayani masyarakat diluar hari kerja. Dapat disimpulkan bahwa Perilaku Street Level Bureaucracy Dalam Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Studi Kasus Di Kota Kupang) belum berjalan optimal sehingga disarankan kepada DKP perlu upaya dalam program-program yang mendukung orientasi berupa pendidikan menjadi profesional dan pemberian pelatihan-pelatihan dalam melakukan pelayanan perizinan retribusi usaha perikanan dan Street level bureaucracy perlu membangun hubungan yang baik dengan masyarakat pemilik izin retribusi dengan lebih mengalah untuk kebaikan bersama.