Marlinda Ose Pengarang Laurensius P. Sayrani Dosen Pembimbing 1 Umbu T.W. Pariangu, S.Sos, MPA Dosen Pembimbing 2 Umbu Tay W Pariangu Penguji 1 Dr. Laurens P. Sayrani, M.P.A Ketua Penguji Dra Yaherlof Foeh M.Si Penguji 2

Transparansi merupakan konsep yang sangat penting dan menjadi semakin penting dengan semakin kuatnya keinginan untuk mengembangkan praktek good governance. Dengan adanya transparansi dalam melaksanakan penyelenggaraan negara atau pemerintahannya,membuat masyarakat dapat ikut berpartisipasi aktif dalam mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan transparansi informasi publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata.Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Informan yang menjadi narasumber penelitian ini adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata, Kepala Bidang Pelayanan Perizinan, Kepala Subbagian keuangan & Perencanaan, Staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, masyarakat yang mau mengurus izin dan masyarakat yang sudah mengurus izin. Jadi, total informan dalam penelitian ini berjumlah 14 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah mengukur transparansi atau tidaknya suatu Badan Publik dalam memberikan informasi dengan beberapa indikator yaitu Transparansi prosedur pelayanan, Transparansi persyaratan teknis dan administratif pelayanan, Transparansi rincian biaya pelayanan, Transparansi waktu penyelesaian pelayanan dan dua jenis informasi yaitu informasi yang wajib disediakan secara berkala dan informasi yang wajib disediakan setiap saat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi rincian biaya pelayanan sudah dikatakan baik namun dari segi prosedur pelayanan, persyaratan teknis dan administrasi pelayanan dan waktu penyelesaian pelayanan belum sepenuhnya transparan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dilihat dari prosedur pelayanan, persyaratan teknis dan administrasi pelayanan, waktu penyelesaian pelayanan yang masih belum terpublikasikan dengan baik. Begitu juga dengan ketersediaan informasi dari informasi yang wajib disediakan secara berkala dan informasi yang wajib disediakan setiap saat belum sepenuhnya transparan karena belum memiliki website tersendiri.