GERALD JUNIAS NUBATONIS Pengarang EBU KOSMAS Dosen Pembimbing 2 DAVID Y MEYNERS Dosen Pembimbing 1 David Y Meyners Penguji 1 Rafael R Tupen Ketua Penguji Josef Mario Monteiro Penguji 2

Kesehatan adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap penduduk, hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H dan juga Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam pelaksanaannya terkhususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur kesehatan masyarakat masih tergolong cukup rendah, hal ini dapat dilihat dari tingginya angka Stunting dan Gizi Buruk di Nusa Tenggara Timur selama periode tahun 2020–April 2022 kasus gizi buruk sebesar 1,5% sementara untuk kasus stunting selama perode tahun 2020– Februari 2022 sebesar 22%. Mengingat masalah kesehatan tersebut Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur membentuk Kelompok Kerja Percepatan Penurunan Stunting dan Gizi Buruk. Rumusan masalah yang telah diteliti ialah: (1) Seberapa jauhkah pelaksanaan tugas dan wewenang Kelompok Kerja Percepatan Penurunan Stunting dan Gizi Buruk di Provinsi Nusa Tenggara Timur? (2) Apakah faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Kelompok Kerja Percepatan Penurunan Stunting dan Gizi Buruk di Provinsi Nusa Tenggara Timur? Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris. Data dalam penelitian ini bersumber dari data primer, data sekunder yang dilakukan dengan pengamatan, wawancara dan studi kepustakaan yang kemudian diolah secara teratur, berurutan dan logis sehingga mudah dipahami dan relevan dengan masalah yang kaji. Kesimpulan dalam penelitian yang dilakukan adalah (1) Pelaksanaan Kelompok Kerja Penurunan Angka Stunting dan Gizi Buruk di Provinsi Nusa Tenggara Timur belum efektif, sehingga pemerintah terus berupaya melakukan inventarisasi angka stunting dan gizi buruk, menciptakan strategi dalam mencapai penurunan angka stunting dan gizi buruk baik melalui sosialisasi program, pemberian makanan tambahan pada anak dan promosi kesehatan. (2) Faktor penghambat dalam pelaksanaan dari Kelompok Kerja Penurunan Angka Stunting dan Gizi Buruk oleh karena sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan anggaran yang terbatas. Adapun saran yang penulis dapat sampaikan ialah dalam usaha mencapai penurunan angka stunting dan gizi buruk di Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi tanggungjawab dari semua pihak, di samping itu perlu adanya sumber daya manusia yang dapat membantu dan mampu menjaga pola hidup sehat dalam meningkatkan kualitas hidup, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai serta alokasi anggaran yang cukup. Kata Kunci: Pelaksanaan tugas, faktor penghambat, stunting dan gizi buruk