Pankrasius Marianus Wago Pengarang SUKARDAN ALOYSIUS Dosen Pembimbing 1 Sukardan Aloysius Ketua Penguji Pankrasius Marianus Wago Ketua Penguji

Dalam proses penerbitan sertifikat tanah diperlukan surat pelepasan hak atas tanah karena ini, merupakan salah satu bukti otentik dari pihak penerima hak dan pemberi hak tersebut. Namun, akan timbul persoalan apabila surat pelepasan hak tersebut tidak diakui oleh pihak-pihak yang terlibat dan menganggap bahwa surat pelepasan hak yang dibuat oleh pendahulunya tidak sah dan tidak ada. Masingmasing pihak tetap mempertahankan hak atas tanah tanpa ada penyelesaian melalui jalur hukum. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, (1) Bagaimanakah proses penyelesaian konflik ketiadaan surat pelepasan hak atas tanah oleh pemerintah Desa Warupele 1 sebagai solusi diterbitkanya sertifikat tanah? (2) Bagaimanakah dampak hukum setelah penyelesaian konflik ketiadaan surat pelepasan hak atas tanah, sebagai salah satu bukti syarat penerbitan sertifikat tanah di Desa Warupele I, Kabupaten Ngada? Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang mana datanya diperoleh secara langsung di lokasi penelitian Desa Warupele 1, Kabupaten Ngada. Penelitian ini menggunakan metode wawancara terhadap 11 responden, kemuduan data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Proses penyelesaian konflik ketiadaan surat pelepasan hak atas tanah akhirnya berujung pada penerbitan sertifikat tanah oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ngada pada tahun 2018. Masing-masing pihak dalam penulisan ini yaitu Pemerintah Desa Warupele 1, para pemegang hak ulayat, dan BPN tetap berlandas pada surat pelepasan hak sebagai akta otentik dan sebagai salah satu bukti dan syarat untuk penerbitan sertifikat tanah. (2) Dampak hukum setelah penyelesaian konflik ketiadaan surat pelepasan hak adalah adanya pengakuan dari masyarakat adat yang merupakan pemilik hak ulayat atas objek sengketa dan pemerintah Desa Warupele 1 memegang sepenuhnya hak kepemilikan atas objek sengketa dengan diterbitkannya sertifikat tanah pada tahun 2018. Saran yang diberikan peneliti untuk pemerintah Desa Warupele 1 dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ngada, untuk bersikap professional dalam menghadapi konflik tanah adat, dan lebih mengedepankan rasa keadilan dan tanpa adanya paksaan dalam membahas mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Kepada masyarakat adat dan masyarakat pada umumnya Desa Warupele 1, Kabupaten Ngada untuk meningkatkan kesadaran dalam melakukan pengamanan aset berupa tanah dengan melakukan penyertifikatan tanah agar mengurangi kasus penyerobotan maupun perampasan lahan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Kepada para pemegang hak ulayat adat, untuk mengamankan tanah adat dengan mendaftarkan tanah di BPN untuk memperoleh kepastian hukum. Kata Kunci: Surat pelepasan hak ata