RAINHARD FLORIAN ATALO Pengarang YOHANES G TUBA HELAN Dosen Pembimbing 1 Detji K. E. R. Nuban Dosen Pembimbing 2 Yorhan Yohanis Nome Penguji 2 Yohanes G Tuba Helan Ketua Penguji Detji K. E. R. Nuban Penguji 1

Masalah yang tidak lepas dari pemekaran wilayah di tingkat kabupaten adalah mengenai sengketa batas wilayah desa/kelurahan. Sengketa batas wilayah merupakan sengketa yang timbul akibat tidak ada atau tidak jelasnya batas antara dua wilayah yang memiliki pemerintahan yang berbeda. Salah satunya adalah sengketa batas wilayah antara Desa Petleng Kecamatan Alor Tengah Utara dengan Kelurahan Welai Timur Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimanakah peran Pemerintah Daerah dalam penyelesaian sengketa batas wilayah sengketa batas wilayah antara Desa Petleng Kecamatan Alor Tengah Utara, dengan Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk, Mutiara, Kabupaten Alor? dan (2) Apasajakah faktor penghambat Pemerintah Daerah dalam penyelesaian sengketa batas antara Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara, dengan Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor? Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan hukum progresif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan peran pemerintah daerah dalam penyelesaian sengketa batas wilayah antara Desa Petleng Kecamatan Alor Tengah Utara dengan Kelurahan Welai Timur Kecamatan Teluk Mutiara, sudah cukup baik dengan adanya rapat fasilitasi, mediasi antara pihak yang bersengketa dan penyelesaian oleh Bupati. Faktor-faktor yang menghambat penyelesaian sengketa batas wilayah terdiri dari faktor internal yakni kurangnya dokumen penunjang penyelesaian dan faktor eksternal yakni ketidaksehatian dari masyarakat, dan pencatatan tanah disekitar lokasi sengketa yang tidak jelas sehingga sampai saat ini penyelesaian sengketa ini masih dikembalikan ke masyarakat untuk diselesaiakan dikemudian hari. Saran dalam penulisan ini adalah agar Pemerintah Daerah Kabupaten Alor terus melakukan kordinasi dengan kedua pihak yang bersengketa yakni Desa Petleng dan Kelurahan Welai Timur, serta menggunakan pendekatan hukum progresif yang dapat diimplementasikan lewat pencarian kebijakan yang paling menguntungkan masyarakat, perubahan komunikasi dari top up ke bottom up, pelibatan unsur budaya dan agama serta pelibatan unsur akademis. Sehingga masalah ini dapat diselesaikan. Kata Kunci : Peran,, Faktor Penghambat, Penyelesaian, Sengketa Batas