HENDRI Y. ZACHARIAS Pengarang SITI RAMLAH USMAN Dosen Pembimbing 1 HELSINA FRANSISKA PELLO Dosen Pembimbing 2 Siti Ramlah Usman Ketua Penguji Helsina F. Pello, S.H., M.Hum Penguji 1 AGUSTINUS HEDEWATA - Penguji 2

Indonesia merupakan negara yang salah satu sumber penerimaan devisa terbesarnya adalah dari Sektor Pariwisata. Salah satunya Pantai Nembrala di Kabupaten Rote Ndao. Menjadi salah satu destinasi tujuan wisata dunia tentu saja memberikan keuntungan yang besar sehingga peran Pemerintah Daerah sangat besar dalam mengelolah tempat-tempat wisata. Keuntungan bagi hasil dapat dilakukan oleh Pemeintah Derah dan pihak pengelola tempat. Pada kenyatannya, sektor Pariwisata merupakan salah satu titik fokus pembangunan yang saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah,baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal ini disebabkan pariwisata mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan Indonesia, khususnya sebagai penghasil devisa negara di samping sektor migas.Rumusan permasalahan sebagai berikut: (1) Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian bagi hasil antara pihak pengelola pantai Nembrala di Kabupaten Rote Ndao? (2) Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil antara Pemerintah Daerah dan pihak pengelola pantai Nembrala di Kabupaten Rote Ndao? Penelitian ini adalah penelitian Yuridis empiris dengan menggunakan sumber data primer yang berasal dari hasil penelitian di lapangan yaitu wawancara, serta data sekunder dari studi kepustakaan dan sumber-sumber hukum lainnya. Analisis data dilakukan dengan cara kualitatif. Hasil penelitian, ini menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan perjanjian bagi hasil antara Pemerintah Daerah dan pihak pengelola hotel di tempat wisata pantai Nemberala dibuat tidak tertulis, tidak adanya besaran standar tetap yang ditentukan. (2) Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian yang tidak tertulis seperti ini, akan menimbulkan masalah di kemudian hari, bila terjadi masalah, karena akan sulit dalam pembuktiannya. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil antara Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao dan pihak pengelola pantai jika dibuat tertulis dan adanya besaran standarisasi dalam pembagian bagi hasil tetap, di samping saling percaya maka tidak akan terjadi masalah. Kata Kunci: Pelaksanaan perjanjian, pemerintah daerah, pihak pengelola pantai, Faktor yang mempengaruhi