Wonder Keith Norris Afuiakani Pengarang YOHANES TUAN Dosen Pembimbing 1 NORANI ASWANI Dosen Pembimbing 2 Yohanes G Tuba Helan Ketua Penguji Yohanes Tuan Penguji 1 NORANI ASWANI Penguji 2

Pelayanan Administratif seperti Administrasi Kependudukan merupakan salah satu ruang lingkup dari pelayanan publik yang bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan memberikan pemenuhan hak dan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan dokumen Kependudukan tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif melalui peran aktif pemerintah dan pemerintah daerah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah Pelayanan Pendaftaran dan Penerbitan Kartu Keluarga Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang.? (2) Apakah hambatan dalam pelayanan Pendaftaran dan Penerbitan Kartu Keluarga Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang.? Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yakni dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi dokumentasi dan observasi guna memperoleh data primer dan sekunder tentang pelayanan pendaftaran dan penerbitan kartu keluarga. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Kupang, dengan 40 orang responden, data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pelayanan Pendaftaran dan Penerbitan Kartu Keluarga telah dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang sesuai dengan prosedur sebagaimana Peraturan Perundang undangan yang berlaku. (2) Hambatan secara internal dalam pelayanan Pendaftaran dan Penerbitan Kartu Keluarga oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang adalah gangguan jaringan komunikasi data dan kurangnya ketelitian dalam pelayanan pembuatan Kartu Keluarga. Hambatan secara eksternal adalah dokumen-dokumen pendukung sebagai persyaratan yang diberikan oleh masyarakat kadang tidak sesuai dengan Persyaratan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti memberikan saran bahwa: Perlu adanya hal kecakapan dan ketelitian khususnya pada Tahapan Verifikasi dan Validasi untuk menghasikan pelayanan yang lebih baik. Perlu adanya koordinasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dengan Pihak terkait untuk membangun sistem jaringan komunikasi data yang lebih baik agar masalah gangguan komuikasi data dapat diminimalisir. Selain itu, Perlu adanya peningkatan penjangkauan kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi. Kata Kunci: Pelayanan Publik, Kartu Keluarga, Hambatan.