MARIA YOSEFINA DA COSTA NEVES Pengarang BHISA VITUS WILHELMUS Dosen Pembimbing 1 HERYANTO AMALO Dosen Pembimbing 2 Rudepel Petrus Leo Penguji 2 Heryanto Amalo Penguji 1 Bhisa V. Wihelmus Ketua Penguji

Pada hakikatnya, aborsi digunakan untuk menunjukan pengluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Aborsi biasanya dilakukan oleh seorang wanita hamil, baik yang telah menikah maupun yang belum menikah dengan berbagai alasan-alasan yang paling dominan terhadap aborsi yakni alasan kehamilan dengan indikasi kedaruratan medis dan nonmedis salah satunya adalah kehamilan akibat perkosaan. Rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah implikasi hukum terhadap berlakunya ketentuan Pasal 75 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan Pasal 53 Ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berkaitan dengan pengecualian aborsi akibat perkosaan? (2) Bagaimanakah solusi hukum terhadap berlakunya ketentuan Pasal 75 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan Pasal 53 Ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berkaitan dengan pengecualian aborsi akibat perkosaan? Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu suatu metode untuk memperoleh data dengan cara meng umpulkan data yang berhubungan dengan implikasi dan solusi hukum terhadap pengecualian aborsi akibat perkosaan. Hasil penelitian ini menunjukan: (1) Tidak terlaksananya Undang-undang Kesehatan maka hal ini berdampak pada penerapan asas hukum yakni Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori yaitu peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, dan dampak sosialnya adalah korban trauma dan dapat mematikan masa depan korban. (2) Solusi hukum yang dapat dipakai yakni dengan menggunakan asas hukum Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali yaitu peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan yang umum, dan solusi sosialnya yakni dengan memberikan hak-hak korban dan memberikan hukuman seberat-beratnya kepada pelaku. Pengupayaan dalam mengurangi hal-hal yang terjadi, maka perlu adanya pengawasan dari pemerintah seperti mengawasi penerapan peraturan perundang-undangan dan memberikan sosialisasi tentang kesehatan reproduksi kepada remaja. Kata Kunci: Implikasi dan Solusi Hukum