Budhi Yuzerman Pengarang Aloysius Liliweri Dosen Pembimbing 1 Ajis Salim Adang Djaha Dosen Pembimbing 2 Melkisedek N.B.C Neolaka Dosen Pembimbing 3 Marcelin Dj Ratoe Oedjoe Penguji 2 Ajis Salim Adang Djaha Penguji 1 Nursalam Penguji 2 Hendrik Toda Penguji 2 Laurensius P. Sayrani Penguji 2 Aloysius Liliweri Ketua Penguji Melkisedek N.B.C. Neolaka Penguji 2 David B.W Pandie Penguji 2 Paulus Israwan Setyoko Penguji 2 Ajis Salim Adang Djaha Contributor

Adanya dugaan permasalahan dalam ranah implementasi dan substansi kewenangan kebijakan pengelolaan wilayah perbatasan maritim negara oleh BPP NTT di wilayah Kabupaten Rote Ndao, yang berpengaruh terhadap kemampuan komunikasi organisasi BPP NTT selaku koordinator pengelolaan, maka telah dilakukan penelitian dengan tujuan untuk mengkritisi proses implementasi kebijakan, dan memahami filosofis hubungan antara substansi kewenangan terhadap kemampuan komunikasi organisasi, serta menemukan model baru organisasi pengelolaan wilayah perbatasan maritim negara yang ideal. Penelitian dilakukan dengan menggunakan Model Implementasi Shintesys (gabungan Model Implementasi Grindle, Edward III dan Mazmanian Sebastier), dengan pendekatan Paradigma Kritis. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa permasalahan pada Dimensi Substansi, menyangkut lemahnya authority telah berdampak kepada permasalahan yang ada pada Dimensi Operasi, Dimensi Organisasi, dan Dimensi Komunikasi, sehingga menyebabkan rendahnya kemampuan BPP NTT untuk bertindak selaku koordinator pengelolaan dalam mewujudkan tujuan kebijakan pada aspek security dan aspek prosperity. Hasil penelitian juga memperlihatkan adanya hegemoni kekuasaan pemerintah pusat dalam pengelolaan kawasan perbatasan maritim negara, dengan indikasi adanya fenomena floating authority pada substansi kewenangan yang dimiliki BPP NTT. Sedangkan Model ideal pengelolaan perbatasan maritim negara adalah dalam bentuk Authorization Model atau Badan Otorita dengan pengelolaan menggunakan Core Periphery Approach (CPA), Cross Border Approach (CBA) dan Tourism Approach serta mengedepankan pendekatan kerjasama antar negara. Hasil penelitian juga menyarankan penggunaan Impact of Substance Model untuk penelitian implementasi kebijakan yang kebijakannya lahir menggunakan Mazhab Kontinentalis, yang seringkali bermasalah dengan substansi kebijakannya. Kata kunci : Implementasi Kebijakan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Maritim