Sanny Kurnia Tunmuni Pengarang KAROLUS KOPONG MEDAN Dosen Pembimbing 1 RUDEPEL PETRUS LEO Dosen Pembimbing 2 Dr. KAROLUS KOPONG MEDAN, S.H.,M.Hum Ketua Penguji Dr. Rudepel Petrus Leo, S.H., M.Hum Penguji 1 Adrianus Djara Dima, S.H.,M.Hum. Penguji 2

Perkara pidana korupsi dengan nilai kerugian negara yang tinggi seringkali menjadi sorotan jika putusan pemidanaan dalam kasus itu terbilang rendah, sehingga dapat meragukan apakah pemidanaan itu telah memakai prosedur yang benar dan menimbulkan efek jera kepada pelaku maupun ancaman yang dapat mencegah bagi calon pelaku, salah satunya kasus korupsi dana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan. Berdasarkan perkara tersebut peneliti merumuskan masalah pokok yaitu: (1) Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap tindak pidana korupsi dana KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan? (2) Apakah putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi dana KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan telah memenuhi rasa keadilan? Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode yuridis normatif, dengan pendekatan kepustaan (library reseacrh) yakni mengumpulkan sumber data dari literatur kepustakaan. Dalam penelitian ini dipergunakan sumber data sekunder yakni dengan menggunakan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini dibahas dengan pendekatan kualitatif yakni menemukan permasalahan yang kemudian dianalisis dengan sistem induktif dengan menggunakan teori-teori hukum yang dipergunakan. Hasil penelitian menemukan bahwa (1) hakim mendasari pertimbangan pada pertimbangan yuridis sebagai pertimbangan pertama dan utama yang menetapkan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 8 Undang-undang No. 20 Tahun 2003, dan pertimbangan nonyuridis sebagai pertimbangan pelengkap dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa. (2) secara umum peradilan dalam perkara ini telah berusaha memenuhi prinsip equality before the law namun penerapan pasal yang tidak relevan telah melukai penerapan keadilan secara prosedural, dan pemidanaan yang rendah telah melanggar keadilan secara subtantif. Saran dari penelitian ini adalah pengadilan tidak hanya harus memperhatikanprinsip equality before the law sebagai satu-satunya keadilan yang harus dicapai, melaikan keadilan yang bertumbu pada proses yang baik dan benar (keadilan prosedural) dan keadilan yang dapat memuaskan banyak pihak (keadilansubstansi). Kata Kunci: Korupsi, Pertimbangan Hakim, Rasa Keadilan