YOHANES M. V. K. IKUN Pengarang YEFTHA SABAAT Dosen Pembimbing 1 SYAHRIN B. KAMAHI Dosen Pembimbing 2 YEFTHA SABAAT Ketua Penguji AKHMAD SYAFRUDDIN Penguji 2 SYAHRIN BADRIN KAMAHI Penguji 1

Skripsi ini berjudul “Politisasi sapi dan ketimpangan sosial ” (Studi kasus bantuan ternak sapi Di Desa Dikesare Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata)”. Sebagai tujuan antaranya untuk mengetahui bagaimana pemerintah desa memberi pelayanan kepada masyarakat di Desa Dikesare Kecamatan Lebatukan, kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya apa kendala pemerintah desa dalam meningkatkan pelayanan publik di Desa Dikesare, dan bagaimana strategi pemerintah desa dalam meningkatkan pelayanan publik di Desa Dikesare, kecamatan Lebatukan, kabupaten Lembata. Skripsi ini menggunakan metode pendekatan penelitian Deskriptif Kualitatif dengan Instrumen Pegumpulan Data yaitu; Observasi.Wawancara dan Dokumentasi. Dari hasil penelitian penulis dilapangan dapat dismpulkan. Pertama Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Desa Dikesare, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik di desa masih belum diselenggarakan dengan baik oleh aparatur pemerintahan desa. Kedua Dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 menegaskan bahwa regulasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasrkan pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Dan Bhineka Tunggal Ika. Pelayanan yang diberikan pemerintah Desa Dikesare dalam pengadaan ternak sapi belum memuasakan masyarakat Desa Dikesare. pelayanan yang diberikan oleh pemerintah Desa Dikesare belum sesuai dengan standar pelayanan atau belum memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan. ada tiga hal yang menjadi kendala yang pertama kurangnya sumber daya manusia dari pada aparatur pemerintah desa Dikesare, Kedua, keterbatasan fasilitas yang ada di Desa Dikesare, ketiga, kurangnya kedisiplinan aparatur desa dalam menjalankan tugas-tugasnya. Ketiga Dalam member pelayanan publik desa menururt menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik masih banyak sekali yang belum sesuai dengan aturan yang berlaku, ini bisa dilihat pada tahapan sistem pemerintahan desa dimana didalam permendagri di jelaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun di Desa Dikesare selama ini kurang maksimal dalam memberikan pelayanan terhadap kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Kata kunci: Politik Sapi, Ketimpangan sosial