Christinita Juliani Lanamay Pengarang ESRAH DISYON NINO AM BENU Dosen Pembimbing 1 Diana S.A.N. Tabun Dosen Pembimbing 2 ESRAH D.N.A BENU,S.Sos, MA Ketua Penguji ALFRIDUS,S.D.DARI,S.Fil.,MA Penguji 2 Diana S.A.N Tabun, S.Pd., M.Si Penguji 1

Upah Minimum Regional diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pekerja agar orang yang bekerja akan mendapat pendapatan yang layak untuk hidupnya, upah minimum dapat mencegah pekerja dari eksploitasi tenaga kerja terutama yang low skilled, upah minimum dapat meninggkatkan produktivitas tenaga kerja dan mengurangi konsekuensi sampai pada tingkat pendapatan living wage yang berarti bahwa pengangguran seperti yang diperkirakan.Tujuan pemerintah mengatur upah dan pengupahan pekerja atau buruh adalah untuk melindungi pekerja dari kesewenang-wenangan pengusaha dalam pemberian upah. Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pekerja menerima upah dari pemberi kerja dan dilindungi undang-undang. Peran pemerintah dalam hal ini adalah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh agar dapat memenuhi kebutuhan hidup pekerja maupun keluarganya. Pekerja yang rata-rata sebagai tulang punggung perekonomian keluarga merasa upah yang mereka terima belumlah dapat dikatakan sebagai upa yang layak yang pada dasarnya sebagai kebutuhan hidup layak bagi pekerja dan keluarganya. Masyarakat miskin pada umumnya tidak mendapat rasa kesejahteraan dikarenakan minimnya jumlah pendapatan yang mereka peroleh setiap harinya atau bulannya yang mengakibatkan mereka sulit untuk memenuhi kebutuhannya. Keluarga-keluarga miskin harus membelanjakan pendapatan mereka kondisi yang menghendaki terpenuhinya kebutuhan dasar bagi individu atau kelompok baik berupa kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan. Kata Kunci : UMR, Kebijakan Pemerintah