RICHARDUS USKONO Pengarang YOHANES G TUBA HELAN Dosen Pembimbing 2 SARYONO YOHANES Dosen Pembimbing 1 Yohanes G Tuba Helan Penguji 2 Kotan Y Stefanus Ketua Penguji Saryono Yohanes Penguji 1

Adanya surat keputusan dari Timor Tengah Utara dalam Pemberhentian dan Penurunan Jabatan PNS menuai Kontra dari berbagai akedemisi dan praktisi, adalah salah satu alasan dilakukannya penulisan Skripsi ini. Berdasarkan pengamatan penulis latar belakang masalah pokoknya dapat dirumuskan (1) Bagaimanakah Pengaturan Pola Pemberhetian atau Penurunan PNS dalam Jabatan Srtuktural Di Kabupaten Timor Tengah Utara Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013? (2) Sejauhmanakah Pengaturan Pola Pemberhetian atau Penurunan PNS dalam Jabatan Srtuktural di Kabupaten Timor Tengah Utara Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013? Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka dilakukan penelitian dengan menggunakan Metode Analisis Deskriptif Kualitatif sesuai dengan data yang diperoleh dengan tetap memperhatikan teori, asas dan kaidah hukum maka penelitian ini merupakan penelitian yang bersumber pada data primer, sekunder maupun tersier dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam keputusan pemberhentian pejabat struktural oleh Bupati Timor Tengah Utara dilakukan dengan pertimbangan agar ada proses kaderisasi dan regenisasi di Pemerintahan Daerah Timor Tengah Utara. Surat keputusan tersebut dikeluarkan tanpa terlebi dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) tetapi hanya berdasarkan pertimbangan dari Bupati Timor Tengah Utara, sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian di Pemerintah Timor Tengah Utara tidak dilakukannya pertimbangan oleh BAPERJAKAT dalam pemberhentian beberapa pejabat dikarenakan surat keputusan tersebut berkaitan dengan pemberhentian dari jabatan bukan tentang promosi jabatan. Dalam penerbitan surat keputusan bupati tersebut, dilakukan tanpa dikoreksi oleh bagian hukum, tidak melalui bagian kepegawaian, dimana surat keputusan tersebut tidak prosedural dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu Bupati TTU sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupten Timor Tengah Utara dalam menerbitkan surat keputusan, Bupati hanya berpegang pada kewenangan sebagai Kepala Daerah saja tetapi tidak memperhatikan prosedur dan substansi dalam pembuatan surat keputusan sehingga keputusan tersebut tidak tertib administrasi dan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Kata Kunci: Pemberhentian atau Penurunan Jabatan PNS